Urgensi Reformasi Hukum Kepailitan dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Kreditor dan Debitor
- calendar_month Ming, 15 Mar 2026
- 0Komentar
OLEH: DANAR FAHZA Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung CDN.id, BABEL- Hukum kepailitan di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, telah berusia lebih dari dua dekade. Meski dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan kreditor dan debitor, praktiknya justru sering menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Proses pailit yang lambat, […]
Asas Pari Passu Prorata Parte: Antara Norma Hukum dan Realitas Perlindungan Kreditur Konkuren
- calendar_month Sab, 14 Mar 2026
- 0Komentar
OLEH: WINA AL SA’ADAH Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung CDN.id, BABEL- Sistem kepailitan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), secara filosofis bertumpu pada prinsip pelunasan utang yang kolektif dan adil. Norma dasar yang melandasi distribusi harta pailit adalah Pasal […]
Pailit di Indonesia: Solusi Hukum atau Celah Penyalahgunaan?
- calendar_month Sab, 14 Mar 2026
- 0Komentar
OLEH: ADIBAH SYAKIRAH Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung CDN.id, BABEL- Hukum pailit pada dasarnya dibentuk sebagai solusi hukum untuk menyelesaikan persoalan utang piutang secara adil, tertib, dan berkepastian. Dalam dunia usaha, mekanisme pailit penting agar kreditor memiliki jalur hukum yang jelas ketika debitor tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya.
Penyelesaian Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga: Antara Efisiensi dan Akses Keadilan
- calendar_month Kam, 12 Mar 2026
- 0Komentar
OLEH: NURUL ARDIKA Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung CDN.id, BABEL- Kepailitan sebagai salah satu mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan utang piutang ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Di Indonesia perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan melalui Pengadilan Niaga dan diatur dalan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang […]
Tanggung Jawab Moral Intelektual Muda: Menimbang Untung–Rugi Kebijakan Hilirisasi Tambang
- calendar_month Kam, 4 Des 2025
- 0Komentar
OLEH : OKTA DYFA RAMADHANI Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung CDN.id, BABEL- Kalau ngomongin tentang proses pertambangan, kita sebagai mahasiswa hukum sebenarnya mempunyai posisi yang cukup penting karna kita bukan pelaku industri, bukan pejabat, tapi kita juga bukan warga yang cuma hanya pasrah menerima, Kita ada di tengah tengah itu, kita punya pengetahuan dasar […]
Menjaga Bumi Kini Demi Hasil di Kemudian Hari: “Pentingnya IPR untuk Pertambangan Berkelanjutan”
- calendar_month Kam, 4 Des 2025
- 0Komentar
OPINI: NURUL ARDIKA Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung CDN.id, BABEL- Tidak dapat dipungkiri kekayaan alam Indonesia sangat beragam dan kompleks, berbagai jenis flora dan fauna tumbuh di Indonesia sebagai bagian dari negara ini, tidak lupa dengan berbagai hasil bumi seperti mineral dan batu bara yang turut hadir melengkapi negara kita.
Pasal, Izin, dan Lubang Tambang: Dinamika Penegakan Hukum Pertambangan
- calendar_month Rab, 3 Des 2025
- 0Komentar
OLEH: ADIBAH SYAKIRAH Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Ketika IPR Menjadi Jalan Tengah: Legalitas untuk Penambang, Tanggung Jawab untuk Negara?
- calendar_month Rab, 3 Des 2025
- 0Komentar
OLEH : RAMA ARJUNA PUTRA Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung CDN.id, BABEL- Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberi ruang legal bagi aktivitas pertambangan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam kerangka hukum nasional, IPR hadir sebagai pengejawantahan dari mandat negara untuk mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran […]
“Perut Kenyang Hari Ini dibayar Tanah Berlubang Esok Hari: Ironi Reklamasi dan Nasib Anak-anak Penambang”
- calendar_month Sel, 2 Des 2025
- 0Komentar
OLEH : Aditya Guswanto Putra Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung CDN.id, BABEL- Di beberapa sudut Bangka Belitung, kehidupan bergerak di atas tanah yang tidak lagi utuh. Lubang-lubang bekas tambang terbentang seperti bekas luka yang tidak pernah sembuh, sebagian berisi air keruh, sebagian menganga telanjang di bawah terik matahari. Namun di sekeliling lubang-lubang itu, hidup […]
Dalam Perspektif Filsafat Hukum Perihal Kasus Dinsos Siak Coret 457 Penerima Bansos yang Terindikasi Judol, Apakah Adil?
- calendar_month Sen, 1 Des 2025
- 0Komentar
OLEH: MUHAMMAD FAHRI Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung CDN.id, BABEL- Keputusan Dinas Sosial Kabupaten Siak untuk mencoret 457 penerima bantuan sosial (bansos) karena terindikasi terlibat judi online telah memancing banyak pertanyaan serta debat publik. Di permukaan, langkah tersebut tampak sebagai kebijakan tegas yang ingin memastikan bantuan pemerintah tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun […]
