Tanggung Jawab Moral Intelektual Muda: Menimbang Untung–Rugi Kebijakan Hilirisasi Tambang
- account_circle Ochin
- calendar_month Kam, 4 Des 2025
OLEH : OKTA DYFA RAMADHANI
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
CDN.id, BABEL- Kalau ngomongin tentang proses pertambangan, kita sebagai mahasiswa hukum sebenarnya mempunyai posisi yang cukup penting karna kita bukan pelaku industri, bukan pejabat, tapi kita juga bukan warga yang cuma hanya pasrah menerima, Kita ada di tengah tengah itu, kita punya pengetahuan dasar soal hukum, tapi juga masih cukup dekat dengan suara publik yang kadang nggak didengar negara. Karena itu, cara kita melihat tentang proses pertambangan nggak bisa cuma ikut arus cerita pemerintah atau perusahaan. Kita harus berpikir kritis, tapi juga mempunya tujuan.
Yang pertama, tentang proses pertambangan memang selalu dipromosikan sebagai solusi emas: katanya bisa menambah lapangan kerja, bikin negara nggak cuma ekspor bahan mentah, dan meningkatkan pendapatan. Tapikan kita tahu, kebijakan publik itu nggak hidup di kertas tetapi hidup di lapangan. Persoalannya jauh lebih rumit: polusi dari pabrik, konflik lahan, masyarakat sekitar yang tetap miskin, dan minimnya kebijakan soal izin maupun pengawasan.
Nah, pertanyaannya: kalau tentang proses pertambangan sebesar ini dampaknya, apakah negara benar-benar siap mengawasi? Atau semua ini jalan dulu, hukum mengikut dari belakangan? Kita belajar di kampus bahwa hukum itu harus mendahului tindakan, bukan jadi “pemadam kebakaran” setelah masalah meledak. Tapi kenyataannya, sering kali industri pabrik dulu yang dibuka besar-besaran, sementara aturan, AMDAL, dan pengawasan masih jauh dari kata ideal.
- Penulis: Ochin
