Tanah Warga, Lubang Tambang: Siapa Bertanggung Jawab? Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Kerusakan Lahan Akibat Aktivitas Tambang Timah di Bangka Belitung
- account_circle Ochin
- calendar_month Sen, 18 Mei 2026
OLEH : AURELIA RENATA VANIA
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
CDN.id, BABEL- Ribuan hektar lahan di Bangka Belitung telah berubah menjadi kolong lubang-lubang raksasa berisi air asam sisa galian timah. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi, tercatat 12.607 kolong dengan total luas 15.579 hektar yang belum direklamasi. Sebagian besar bekas lahan itu dulunya adalah kebun, sawah, dan tanah milik warga.
Di sinilah persoalan hukum perdata muncul: lahan warga rusak, nilai tanah anjlok, dan sumber penghidupan hilang. Namun siapa yang harus digugat, dan dengan dasar apa?
Dasar Hukum: Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi senjata utama warga yang lahannya rusak akibat aktivitas tambang.
Ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk menang dalam gugatan ini:
Pertama, harus ada perbuatan melawan hukum, menambang tanpa izin, melampaui batas IUP, atau mengabaikan kewajiban reklamasi adalah bentuk nyata perbuatan melawan hukum. Kedua, harus ada kesalahan dari pihak penambang, baik karena lalai maupun disengaja. Ketiga, warga harus bisa membuktikan kerugian nyata yang diderita, misalnya hilangnya nilai tanah, rusaknya sumber air, atau gagal panen berkepanjangan. Keempat, harus ada hubungan sebab akibat langsung antara aktivitas tambang dan kerugian yang dialami warga.
- Penulis: Ochin
