Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, sektor gig economy semakin berkembang di Pangkalpinang. Pekerja seperti pengemudi ojek online, kurir pengantaran barang, dan pekerja lepas (freelancer) kini menjadi bagian penting dari pasar tenaga kerja lokal. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.
Mereka tidak terdaftar dalam program jaminan sosial, tidak memiliki hak cuti, dan cenderung bekerja tanpa adanya kontrak yang jelas. Reformasi hukum ketenagakerjaan yang lebih inklusive sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pekerja gig dan freelancer ini mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama dalam hal upah yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum yang lebih kuat.
2. Mengatur pekerjaan fleksibel dengan sistem yang adil
Pekerjaan fleksibel atau remote work adalah bagian dari tren global yang kini merambah banyak sektor di pangkal pinang. Seiring dengan kemajuan teknologi, lebih banyak perusahaan yang mulai memperkenalkan sistem kerja jarak jauh bagi karyawan mereka.
Namun, tantangan muncul dalam hal pengaturan jam kerja, hak atas upah yang adil, dan perlindungan terhadap kesehatan kerja. Banyak pekerja yang bekerja dari rumah atau di luar kantor tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terkait hak mereka. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan perlu mengatur dengan jelas hak-hak pekerja yang bekerja secara fleksibel agar mereka tetap terlindungi tanpa mengorbankan kesejahteraan dan keamanan kerja mereka.
3. Jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja
Salah satu hal yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah akses pekerja terhadap jaminan sosial. Selama ini, pekerja di sektor non-formal dan gig economy di pangkal pinang sering kali tidak dapat menikmati fasilitas jaminan sosial, seperti bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan, yang menjadi hak dasar setiap pekerja di Indonesia.
Tanpa akses terhadap jaminan sosial, pekerja akan lebih rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, penyakit, dan ketidakpastian finansial setelah pensiun. Reformasi hukum ketenagakerjaan yang lebih inklusif, yang mencakup semua jenis pekerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pekerja mendapat perlindungan yang adil.
4. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan pekerja
Selain memberikan perlindungan hukum, reformasi ketenagakerjaan juga harus mencakup upaya untuk mengembangkan keterampilan pekerja. Seiring dengan semakin berkembangnya sektor teknologi, keterampilan digital menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga pendidikan perlu berkolaborasi untuk menciptakan program pelatihan keterampilan yang dapat membantu pekerja beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja yang semakin berbasis digital. Dengan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan, pekerja di Pangkalpinang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja yang semakin kompetitif.
