Dalam Perspektif Filsafat Hukum Perihal Kasus Dinsos Siak Coret 457 Penerima Bansos yang Terindikasi Judol, Apakah Adil?
- account_circle Ochin
- calendar_month Sen, 1 Des 2025
Di sisi lain, negara tetap memiliki kewajiban melindungi penggunaan keuangan publik. Namun perlindungan itu sebaiknya disertai solusi alternatif, bukan sekadar pencabutan hak. Misalnya, melakukan pembinaan, literasi keuangan, atau penanganan digital yang lebih memadai. Pencabutan bantuan tanpa intervensi sosial dapat diibaratkan memutus rantai tanpa memperbaiki simpulnya masalahnya tidak selesai, hanya berpindah bentuk.
Dari perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak atas standar hidup layak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Bansos merupakan instrumen negara untuk memenuhi hak tersebut. Karena itu, pencabutannya tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas. Hak sosial tidak boleh digantungkan pada moralitas, tetapi pada kebutuhan objektif.
Pada akhirnya, pertanyaan “apakah adil mencabut bansos dari warga terindikasi judi online?” tidak dapat dijawab dengan sederhana. Keadilan bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal bagaimana aturan itu diterapkan dan siapa yang terdampak. Dalam kasus Dinsos Siak, keadilan administratif mungkin tercapai bansos ditujukan untuk yang tepat. Tetapi keadilan substantif, humanis, dan moral dalam pandangan filsafat hukum belum tentu terpenuhi. Kebijakan publik akan selalu lebih kuat jika memadukan ketegasan dengan empati, serta aturan dengan kemanusiaan.(*)
- Penulis: Ochin
