Dalam Perspektif Filsafat Hukum Perihal Kasus Dinsos Siak Coret 457 Penerima Bansos yang Terindikasi Judol, Apakah Adil?

Kita kemudian masuk ke ranah keadilan. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks kebijakan Dinsos Siak, bansos adalah bentuk keadilan distributive bantuan negara yang disebarkan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, pencabutan karena perilaku tertentu merupakan bentuk koreksi atau hukuman moral.

Pertanyaannya: bolehkah dua jenis keadilan ini dicampurkan? Jika bansos adalah hak sosial minimum, apakah pantas dicabut sebagai bentuk ganjaran? Dari sudut pandang ini, mencabut bansos dapat dianggap memukul keluarga secara kolektif, bukan hanya individu yang berjudi. Seorang ayah mungkin melakukan kesalahan, tetapi istri dan anaknya tetap membutuhkan makan. Pemotongan bansos bagi seluruh keluarga berarti menghukum pihak yang tidak terlibat. Secara moral, ini menimbulkan masalah keadilan substantif: hukum tidak boleh menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan.

Selanjutnya, Lon L. Fuller dalam teori inner morality of law menekankan bahwa hukum harus dijalankan melalui prosedur yang bisa diprediksi, tidak kontradiktif, dan menerapkan pemberitahuan yang layak kepada warga. Jika pemerintah mencoret penerima bansos tanpa memberikan pemberitahuan, tanpa membuka ruang banding, atau tanpa menjelaskan dasar penilaiannya, maka kebijakan tersebut gagal memenuhi moralitas internal hukum. Pada akhirnya, hukum bukan hanya teks, tetapi juga cara negara memperlakukan warganya.

Sementara itu, pandangan utilitarianisme memberikan sudut pandang berbeda. Pemerintah mungkin mengambil langkah ini karena meyakini bahwa bansos yang disalahgunakan untuk judi tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam logika “kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar”, pemerintah ingin memastikan uang negara digunakan dengan benar.

Namun, kebijakan utilitarian selalu mengandung risiko mengorbankan hak minoritas demi kepentingan mayoritas. Dalam kasus ini, keluarga miskin yang terindikasi judi online menjadi kelompok yang harus menanggung konsekuensinya. Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menawarkan kritik penting. Menurutnya, hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Jika penerapan aturan justru memperburuk keadaan manusia, maka hukum gagal menjalankan misi kemanusiaannya.

Pencabutan bansos mungkin terasa “tegas” secara administratif, tetapi jika dampaknya membuat keluarga makin terpuruk, maka prinsip hukum progresif melihatnya sebagai tindakan yang tidak humanis. Satjipto menekankan bahwa penanganan masalah sosial tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan koersif; negara harus melihat akar persoalan. Judi online sering kali muncul bukan semata karena moral buruk, tetapi karena ketidakstabilan ekonomi, tekanan hidup, dan akses digital yang tidak sehat.