APBD Kerap Defisit, Kinerja Pemerintah Eksplisit atau Menjadi Sumber Penyakit
- account_circle Ochin
- calendar_month Kam, 16 Nov 2023
Sebagai contoh, Media Indonesia dalam rilisnya pada tahun 2017 lalu menjelaskan bahwa APBD Kepulauan Babel sebesar Rp 420 Miliar, diperuntukan membangun Jembatan Emas, yang digadang-gadang dapat mempermudah masyarakat, mempersingkat waktu tempuh dan menjadi ikon baru di Negeri Serumpun Sebalai.
Belum lagi, setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel, menganggarkan Rp 2M pertahun melalui APBD untuk biaya perawatan jembatan tersebut, agar tetap berfungsi secara optimal.
Namun nyatanya, sejumlah fakta di lapangan menyebut jembatan itu tidak dapat difungsikan. Hal itu tentunya membuat sejumlah orang, menilai pembangunan jembatan tersebut tak sesuai dengan harapan dan minim asas kebermanfaatan bagi masyarakat.
Seharusnya, nilai sebesar itu digunakan oleh pemerintah, untuk fokus dalam program peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah dan beragam program lain yang betul-betul tepat sasaran bagi masyarakat.
Jika kita telisik lebih jauh, program pengentasan kemiskinan tidaklah cukup dengan hanya melakukan giat bantuan sosial saja. Justru hal tersebut, jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bisa memicu terjadinya beban anggaran pemerintah.
Belum lagi, kerja-kerja demikian sudah tergolong cara lawas, yang kerap kali dipolitisir oleh oknum-oknum berkepentingan, yang mengatasnamakan agenda kemanusiaan untuk dijadikan ladang politik mereka.
Sebagai perwakilan masyarakat, penulis berharap, kedepannya pemerintah sudah mulai menggagas program berkelanjutan, yang tidak hanya mengedepankan seremonial belaka, akan tetapi program itu dapat tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. (*)
- Penulis: Ochin
