Tanah Sawit, Tangis Petani: Kisah Kelam dari 5 Simalungun
- account_circle Ochin
- calendar_month Rab, 5 Nov 2025

• 41% terpaksa berutang ke rentenir untuk biaya hidup
• 23% mengalami keretakan rumah tangga, termasuk perceraian
Konflik lahan juga memecah belah komunitas. Desa yang tadinya rukun terpecah antara yang menjual tanah ke perusahaan dan yang menolak. Keluarga besar bertengkar gara-gara warisan tanah dijual oleh satu pihak tanpa persetujuan yang lain.
“Dulu kalau ada hajatan, satu kampung gotong royong. Sekarang orang sudah tidak saling percaya. Yang jual tanah dibilang pengkhianat, yang tidak jual dibilang bodoh,” ujar Uda Ponirin, tokoh adat di Nagori Silou Kahean.
Perlawanan yang Tak Kenal Lelah
Meski tertekan, petani Simalungun tidak menyerah. Berbagai organisasi petani lokal seperti Gerakan Reforma Agraria (GERAM) Simalungun, Aliansi Petani Nusantara, dan Serikat Tani Simalungun terus melakukan perlawanan melalui jalur hukum dan advokasi.
Ada beberapa kemenangan kecil yang memberikan harapan:
Kasus Desa Batu Gana (2019): Setelah perjuangan 8 tahun, 67 keluarga petani berhasil mendapat putusan Mahkamah Agung yang membatalkan HGU PT Sawit Bersatu Perkasa seluas 340 hektare. MA menyatakan proses penerbitan HGU cacat hukum karena tidak ada konsultasi publik dan AMDAL palsu.
Kasus Nagori Dolok Marlawan (2022): Mediasi yang difasilitasi Ombudsman RI menghasilkan kesepakatan PT Agro Sawit Lestari mengembalikan 180 hektare lahan kepada 89 keluarga petani, sekaligus membayar kompensasi Rp 1,8 miliar untuk kerugian selama 12 tahun.
“Ini membuktikan kalau kita tidak menyerah, masih ada keadilan. Tapi perjuangannya sangat berat, butuh waktu, biaya, dan mental yang kuat,” ujar Amani Saragih, koordinator GERAM Simalungun.
Yang Harus Dilakukan
Konflik agraria di Simalungun adalah cerminan kegagalan reforma agraria nasional. Solusi fundamental membutuhkan keberanian politik pemerintah untuk:
Audit menyeluruh terhadap HGU perkebunan sawit. Tinjau ulang semua HGU yang diterbitkan sejak 1999. Batalkan HGU yang prosesnya cacat hukum atau melanggar hak masyarakat adat. Tidak perpanjang HGU perusahaan yang melanggar aturan lingkungan.
Pengakuan hukum terhadap tanah adat. Keluarkan Peraturan Daerah yang mengakui tanah ulayat masyarakat Batak Simalungun. Legalkan sistem kepemilikan komunal sebagai alternatif dari sertifikat individu. Libatkan tetua adat dalam setiap proses pembebasan lahan.
Penguatan akses hukum petani. Bentuk Legal Aid Center khusus sengketa agraria di setiap kecamatan. Berikan subsidi hukum bagi petani yang bersengketa dengan perusahaan. Sosialisasikan hak-hak petani dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
Transparansi perizinan. Wajibkan konsultasi publik yang substantif sebelum izin HGU diterbitkan. Publikasikan semua dokumen perizinan secara online. Beri sanksi tegas bagi pejabat yang menerbitkan izin tanpa konsultasi publik.
Reformasi penegakan hukum. Polisi dan kejaksaan harus menerapkan pendekatan keadilan restoratif, bukan kriminalisasi. Tolak laporan kriminalisasi terhadap petani yang sedang bersengketa lahan, kecuali ada kekerasan nyata. Prioritaskan mediasi dan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian pertama.
Terima kasih kepada Ibu Wilda Afriani, S.S., M.Pd., Dosen Bahasa Indonesia yang telah membimbing penulisan ini.
- Penulis: Ochin
