Program MBG : Peluang Emas Bagi Petani Kecil atau Sekadar Janji Politik?
- account_circle Ochin
- calendar_month Sel, 2 Jun 2026
OLEH : AHMAD ALMAFAZA ARSYAH
Mahasiswa FPPK Universitas Bangka Belitung
CDN.id, BABEL- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu pilar utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Setiap hari, program ini menyasar puluhan juta anak sekolah, ibu hamil, dan balita dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis. Hingga pertengahan 2026, MBG telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp268 triliun, sebuah komitmen besar untuk mengatasi stunting dan malnutrisi.
Sebagai mahasiswa Agribisnis yang berpikir kritis, saya melihat MBG bukan hanya program gizi semata. Ini adalah intervensi ekonomi yang sangat berpotensi menggerakkan sektor pertanian dan peternakan. Permintaan besar terhadap sayuran, telur, ayam, ikan, dan beras menciptakan pasar yang stabil bagi petani dan nelayan. Menteri Pertanian mencatat bahwa MBG melibatkan sekitar 160 juta petani dan peternak sebagai pemasok utama, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Banyak petani kecil mengeluh sulit memasukkan produk mereka ke rantai pasok MBG. Keuntungan sering kali dinikmati oleh perusahaan besar, distributor, atau tengkulak, sementara petani dengan skala usaha kecil justru terpinggirkan. Kasus menu tidak layak konsumsi, keracunan, dan kebocoran anggaran pun muncul di berbagai daerah. Kondisi ini menyebabkan pemborosan anggaran negara dan melemahkan tujuan utama program, yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Saat ini, penyaluran bahan pangan untuk MBG masih mengandalkan sistem konvensional dan platform digital yang belum terintegrasi sepenuhnya. Verifikasi pemasok yang lemah, kurangnya transparansi rantai pasok, serta dominasi pihak-pihak tertentu membuka celah penyalahgunaan. Petani kecil sering kesulitan memenuhi standar kuantitas dan logistik, sehingga produk mereka kalah bersaing dengan supplier besar. Akibatnya, potensi multiplier effect terhadap agribisnis lokal belum optimal.
- Penulis: Ochin
