Program MBG : Peluang Emas Bagi Petani Kecil atau Sekadar Janji Politik?

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan terobosan teknologi dan kebijakan yang lebih inklusif. Digitalisasi rantai pasok berbasis blockchain atau sistem traceability terintegrasi dapat menjadi solusi. Setiap pemasok dapat diberi identitas digital, sehingga perjalanan bahan pangan dari lahan petani hingga dapur SPPG dapat dilacak secara real-time. Smart contract memungkinkan pembayaran langsung yang transparan, meminimalkan peran perantara, dan memastikan petani kecil mendapat harga yang adil. Integrasi dengan data NIK, lahan, dan produksi juga akan membuat penyaluran lebih tepat sasaran.

Potensi penerapan teknologi ini telah dibahas dalam beberapa penelitian. Kajian akademis menunjukkan bahwa digitalisasi rantai pasok pangan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi program gizi nasional. Pengalaman di negara lain, seperti penggunaan teknologi untuk subsidi pertanian, membuktikan penurunan kebocoran yang signifikan. Di Indonesia, penguatan koperasi desa dan BUMDes sebagai aggregator petani kecil juga dapat menjadi jembatan penting.

Penerapan reformasi ini tentu menghadapi tantangan. Infrastruktur digital di pedesaan belum merata, literasi teknologi petani masih rendah, dan biaya awal pengembangan sistem cukup besar. Resistensi dari pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama juga tidak bisa diabaikan. Selain itu, isu logistik di wilayah kepulauan dan fluktuasi harga komoditas akibat cuaca menambah kompleksitas.

Meski demikian, tantangan ini dapat diatasi secara bertahap. Pemerintah disarankan memulai pilot project di provinsi penghasil pangan utama seperti Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Melalui pelatihan digital bagi petani, penguatan koperasi, dan kerja sama dengan perguruan tinggi, program ini dapat diperbaiki sebelum ekspansi nasional. Evaluasi berkala berbasis data akan memastikan MBG benar-benar memberikan manfaat bagi petani kecil.

Pada dasarnya, MBG adalah komitmen negara untuk mewujudkan keadilan dan ketahanan pangan. Program ini harus benar-benar menerapkan prinsip 6T atau 7T: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis, dan tepat mutu. Jika petani kecil hanya menjadi penonton, maka MBG gagal menjadi mesin ekonomi kerakyatan. Reformasi agribisnis melalui teknologi dan kebijakan inklusif diperlukan agar program ini tidak sekadar konsumtif, melainkan produktif dan berkelanjutan.

Sebagai generasi muda Agribisnis, saya mendukung penuh semangat MBG sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Namun, dukungan tanpa kritik hanya akan memperburuk masalah. Pemerintah harus berani berinovasi, meninggalkan praktik lama yang boros, dan memastikan petani kecil sebagai penerima manfaat utama. Dengan begitu, MBG bukan hanya mengenyangkan perut anak-anak hari ini, tetapi juga menyejahterakan petani dan membangun fondasi pertanian yang kuat untuk masa depan.(*)