Ketua KI DKI Jakarta Terpilih Jadi Panelis Debat Ketiga Pilkada, Soroti Empat Isu Transparansi Kebijakan Publik

CDN.id, JAKARTA– Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, terpilih sebagai panelis dalam debat ketiga Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 yang bertemakan “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim”, yang telah digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).

Dalam keterangannya di Kantor KI DKI Jakarta, Rabu (20/11/2024), Harry menyampaikan debat pamungkas tersebut isu komitmen transparansi dalam setiap kebijakan publik masih dinanti langkah konkrit dari para kandidat pemimpin Jakarta selanjutnya.

“Jadi referensi bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin Jakarta yang berpihak pada kepentingan publik, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap isu lingkungan perkotaan serta perubahan iklim”, ucapnya.

Ia menyoroti empat isu transparansi terkait keterbukaan informasi publik yang mendesak untuk diwujudkan demi keberlanjutan pembangunan di Jakarta.

1. Transparansi Anggaran Penanganan Banjir: Komitmen untuk Jakarta yang Lebih Baik.

Jakarta– Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan banjir di ibu kota.

Menurut Harry, keterbukaan informasi ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

“Transparansi anggaran sangat penting. Masyarakat Jakarta berhak mengetahui bagaimana dana penanganan banjir digunakan, apakah dialokasikan untuk solusi jangka panjang atau hanya sekadar menangani persoalan sesaat,” kata Harry.

Ia menjelaskan bahwa transparansi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya Pasal 3 huruf d, yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Harry juga mengusulkan agar badan publik memublikasikan laporan penggunaan anggaran secara berkala dan membuatnya mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini, menurutnya, akan mendorong pengawasan publik dan memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal.

Isu transparansi anggaran penanganan banjir menjadi salah satu fokus penting dalam debat ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024. Harry berharap para kandidat dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan persoalan banjir, baik melalui kebijakan yang transparan maupun implementasi program yang efektif.

“Langkah ini tidak hanya akan menjawab kebutuhan warga Jakarta tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutup Harry.

2. Transparansi dan Partisipasi Publik Kunci Ketersediaan Air Bersih di Jakarta.

Jakarta – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam memastikan ketersediaan fasilitas air bersih di Jakarta.