Dalam hal ini, debitur diuntungkan dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usahanya atau memenuhi kebutuhan lainnya dengan lebih efisien.
Peran jaminan dalam menjamin kepastian hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum. Sistem hukum yang baik harus memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk kreditur dan debitur. Di Indonesia, jaminan diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia, dan lainnya, yang memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang disertai dengan jaminan.
Kerangka hukum ini memastikan bahwa proses eksekusi, penjaminan, dan penyelesaian sengketa terkait dengan jaminan dapat dilakukan secara adil dan efisien, sehingga kedua belah pihak memiliki kepastian akan hak dan kewajibannya.
Namun demikian, meskipun jaminan memberikan kepastian hukum, terdapat beberapa tantangan dalam praktiknya. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah proses eksekusi jaminan yang terkadang memakan waktu lama dan biaya tinggi. Ini terutama terjadi dalam konteks birokrasi atau ketika ada sengketa hukum antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, sistem hukum dan peraturan terkait jaminan perlu terus disempurnakan agar proses penyelesaian sengketa atau eksekusi jaminan dapat berjalan lebih efisien dan
efektif.
Kesimpulannya, jaminan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dalam transaksi kredit. Bagi kreditur, jaminan memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap risiko gagal bayar, sementara bagi debitur, jaminan memberikan kepastian bahwa hak-haknya dilindungi selama mereka memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
