Membaca Tragedi Sumatera Dengan Kacamata ‘Green Criminology’

Dengan sistem hukum kepailitan yang efektif, transparan, dan adil, stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga. Hukum kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga kepercayaan pasar, melindungi kepentingan para pelaku usaha, serta mendukung keberlangsungan sistem ekonomi secara keseluruhan.(*)    

Namun di tengah meningkatnya tekanan global untuk melakukan gencatan senjata dalam perang yang telah menewaskan lebih dari 32.000 warga Palestina, AS abstain dari pemungutan suara pada Senin untuk mengizinkan Dewan Keamanan meminta gencatan senjata segera pada bulan puasa Ramadan, yang berakhir pada dua minggu. “Dukungan Amerika Serikat terhadap tujuan-tujuan ini bukan sekedar retoris. Kami bekerja […]

Ketidakadilan bagi kreditur konkuren juga termanifestasi dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU, kuorum keputusan untuk menyetujui rencana perdamaian ditentukan berdasarkan dua parameter yakni dilihat dari jumlah kreditur dan nilai piutang yang diakui. Struktur ini secara sistematis memberikan dominasi kepada kreditur dengan nilai piutang besar, seperti lembaga perbankan. […]

“Alhamdulillah kita bersyukur dan patut berbangga karena Kota Pangkalpinang paling terendah inflasinya dari 7 kabupaten/kota di Bangka Belitung,” tukasnya “Ini berkat kita bekerja sama sehingga kegiatan-kegiatan setiap momen-momen yang harus kita lakukan. Kita bekerja mencegah inflasi, stunting, dan kita berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya. (5LW)

Dengan adanya faktor-faktor di atas perlu adanya pencegahan perlakukan semena-mena Perusahaan jika terjadi PHK dan harus adanya perlindungan pekerja agar dapat mencegah terjadinya PHK sepihak yang bertujuan untuk memastikan bahwa memang Perusahaan memberikan uang pesangon yang sesuai akan ketentuan ataupun peraturan yang berlaku ataupun dapat memberikan hak-hak yang memang harus pekerja dapatkan.    

“Ketiga, self services atau pelayanan mandiri. Ini menjadi pelayanan yang dilakukan sendiri. Keempat, _electronic services_, atau MPP digital. Ini adalah pelayanan interaktif menggunakan teknologi informasi,” katanya. Menpan Azwar Anas juga menyebutkan jika kepala daerah bisa menjalankan strategi-strategi dalam percepatan pembangunan MPP. Satu diantaranya tidak perlu menggunakan gedung baru, dan luasan yang besar. Pemerintah daerah harus […]