Membaca Tragedi Sumatera Dengan Kacamata ‘Green Criminology’

Negara dalam Posisi Ambigu

Secara normatif, Indonesia memiliki kerangka hukum lingkungan yang relatif kuat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan prinsip pencegahan, kehati-hatian, serta tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup. Namun dalam praktik pembangunan, perlindungan lingkungan kerap kalah oleh logika pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam.

Sejumlah kajian green criminology menyebut kondisi semacam ini sebagai state–corporate crime, yakni situasi ketika kebijakan negara, pemberian izin, atau lemahnya pengawasan justru membuka ruang bagi terjadinya kerusakan lingkungan oleh aktor korporasi. Dalam konteks Sumatera, pemberian izin usaha di wilayah hulu dan kawasan rawan bencana tanpa analisis risiko ekologis yang memadai berpotensi memindahkan beban kerusakan kepada masyarakat lokal. Ketika dampak ekologis ditanggung warga, sementara manfaat ekonomi terkonsentrasi pada segelintir aktor, negara tidak lagi sekadar gagal melindungi, melainkan ikut memproduksi risiko. Kondisi semacam ini merupakan bentuk kekerasan struktural terhadap lingkungan dan manusia sekaligus. Mengutip Hall (2013), korban dalam kejahatan lingkungan bukan hanya manusia yang kehilangan rumah dan nyawa, tetapi juga sungai, hutan, tanah, dan satwa yang mengalami kerusakan sistemik. Berbagai studi menunjukkan bahwa kelompok miskin, masyarakat adat, dan komunitas pinggiran hampir selalu menjadi pihak yang paling terdampak.

Belajar dari Kasus Global

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa bencana ekologis semakin dipahami sebagai kegagalan tata kelola, bukan sekadar kecelakaan. Tragedi tumpahan minyak Deepwater Horizon di Amerika Serikat pada 2010, misalnya, memperlihatkan bagaimana kelalaian korporasi yang dipadu lemahnya pengawasan negara dapat dikategorikan sebagai corporate environmental crime (kejahatan lingkungan oleh korporasi). Sebelas pekerja tewas, jutaan barel minyak mencemari Teluk Meksiko, merusak ekosistem laut, dan menghancurkan mata pencaharian komunitas pesisir — sebuah bentuk victimization yang nyata dan luas.

Sebaliknya, skandal emisi Volkswagen pada 2015 menunjukkan wajah lain kejahatan lingkungan. Manipulasi teknologi yang meningkatkan polusi udara tidak menimbulkan korban tewas secara langsung, tetapi menghasilkan korban yang bersifat struktural dan difus (dampaknya menyebar luas, senyap, tidak terlihat, dan dirasakan masyarakat dalam jangka Panjang). Masyarakat perkotaan dan lingkungan hidup menjadi invisible victims — korban yang dampaknya tidak segera terlihat, namun akumulasinya serius dan merugikan.