Ketika IPR Menjadi Jalan Tengah: Legalitas untuk Penambang, Tanggung Jawab untuk Negara?
- account_circle Ochin
- calendar_month Rab, 3 Des 2025
Negara, melalui pemerintah daerah maupun pusat, memiliki tanggung jawab untuk menghindari “lepas tangan”. Memberikan izin tanpa memastikan kapasitas masyarakat untuk mengelola tambang dengan aman berarti melegitimasi kerusakan lingkungan. Karena itu, IPR harus diposisikan sebagai kontrak sosial baru antara negara dan masyarakat: negara memberikan akses legal, sementara masyarakat berkewajiban mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan.
IPR sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dan Penertiban Pertambangan Ilegal
Pertambangan rakyat sering menimbulkan konflik antar penambang, antara penambang dan perusahaan pemegang izin, maupun dengan pemerintah. Konflik ini muncul karena tumpang tindih kepentingan dan ketiadaan kepastian hukum. IPR, bila diimplementasikan secara tepat, dapat mengurangi konflik ini melalui delineasi wilayah yang jelas, kepastian hak akses, dan adanya prosedur administratif yang transparan.
Selain itu, IPR sering dipandang sebagai solusi penertiban tambang ilegal yang lebih rasional daripada pendekatan represif. Kriminalisasi tanpa alternatif legal mendorong penambang kembali bekerja secara sembunyi-sembunyi, yang justru memperburuk kerusakan lingkungan. Dengan menyediakan jalur legal, negara dapat memetakan aktivitas masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi atau PNBP yang terukur, sekaligus memantau dampak lingkungannya.
IPR bukan hanya persoalan izin tambang, tetapi cerminan bagaimana negara menyeimbangkan mandat konstitusionalnya: memakmurkan rakyat tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis. Jika dikelola dengan benar, IPR dapat menjadi jalan tengah yang adil dan efektif membuka ruang legal bagi masyarakat, sekaligus mempertegas tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan dan ketertiban pertambangan nasional.(*)
- Penulis: Ochin
