Ketahanan Pangan Papua Dalam Bayang-bayang Politik Pembangunan: Pelajaran Dari Dokumenter Pesta Babi

Program food estate di Papua menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan dapat memunculkan dilema antara kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat lokal. Dari perspektif pemerintah, proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah bahkan menargetkan pengembangan kawasan pangan skala besar di Merauke sebagai bagian dari strategi swasembada pangan Indonesia.

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kawasan pangan berskala besar juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial. Beberapa kajian mengungkapkan adanya kekhawatiran terkait perubahan fungsi lahan, berkurangnya akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam, serta perubahan pola hidup yang selama ini menjadi bagian dari sistem pangan lokal. Penelitian terbaru mengenai food estate di Papua Selatan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil.

Dokumenter Pesta Babi menjadi menarik karena menghadirkan perspektif yang sering kali tidak muncul dalam diskusi pembangunan. Film tersebut memperlihatkan bahwa bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar faktor produksi pertanian, melainkan bagian dari identitas, budaya, dan sumber kehidupan. Ketika ruang hidup mereka berubah akibat proyek pembangunan, maka yang terdampak bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga sistem sosial dan ketahanan pangan lokal yang telah terbangun secara turun-temurun.

Menurut saya, persoalan utama bukan terletak pada pembangunan itu sendiri, melainkan pada cara pembangunan dijalankan. Pembangunan pangan memang diperlukan untuk menghadapi tantangan global, tetapi pendekatan yang digunakan tidak boleh mengabaikan realitas sosial masyarakat lokal. Ketahanan pangan nasional seharusnya tidak dibangun dengan mengorbankan ketahanan pangan masyarakat adat.

Pemerintah perlu melihat Papua tidak hanya sebagai wilayah produksi pangan baru, tetapi juga sebagai wilayah yang memiliki sistem pangan lokal yang unik dan berharga. Pengembangan sagu, penguatan kelembagaan masyarakat adat, serta perlindungan terhadap sumber pangan lokal harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pangan nasional. Langkah ini sejalan dengan berbagai upaya yang saat ini didorong untuk meningkatkan kapasitas petani sagu dan memperkuat rantai nilai pangan lokal di Papua.

Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari dokumenter Pesta Babi adalah bahwa ketahanan pangan tidak boleh hanya diukur dari jumlah produksi atau luas lahan yang dibuka. Ketahanan pangan juga harus dilihat dari kemampuan masyarakat mempertahankan akses terhadap sumber pangan yang sesuai dengan budaya dan lingkungannya. Jika pembangunan mampu mengakomodasi kedua aspek tersebut, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki ketahanan pangan yang kuat, tetapi juga pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya, termasuk masyarakat adat Papua. (*)

Sumber Referensi: