Ketahanan Pangan Papua Dalam Bayang-bayang Politik Pembangunan: Pelajaran Dari Dokumenter Pesta Babi

OLEH: DANI ARI SETIAWAN

Mahasiswa Program Studi Agribisnis FPPK Universitas Bangka Belitung

CDN.id, BABEL- Ketahanan pangan merupakan salah satu agenda utama pembangunan nasional Indonesia. Berbagai program terus dijalankan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan mewujudkan swasembada pangan. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah pengembangan lumbung pangan nasional (food estate), termasuk yang dilaksanakan di Merauke, Papua Selatan. Program ini dipandang sebagai solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim.

Namun, di balik ambisi besar tersebut, muncul berbagai perdebatan mengenai dampaknya terhadap masyarakat lokal dan sistem pangan yang telah lama berkembang di Papua. Perdebatan ini semakin mengemuka melalui film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, yang menyoroti perubahan ruang hidup masyarakat adat akibat proyek pembangunan berskala besar. Dokumenter tersebut tidak hanya berbicara tentang perubahan bentang alam, tetapi juga mengajak publik melihat kembali makna ketahanan pangan dari sudut pandang masyarakat Papua.

Selama ini, ketahanan pangan sering dipahami sebagai kemampuan negara menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup bagi seluruh penduduk. Perspektif tersebut memang penting karena berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Akan tetapi, bagi masyarakat adat Papua, ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang beras atau produksi pertanian dalam skala besar. Ketahanan pangan juga berkaitan dengan keberlangsungan sumber pangan lokal seperti sagu, ikan, umbi-umbian, dan berbagai hasil hutan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama berabad-abad.

Papua sebenarnya memiliki kekayaan pangan lokal yang sangat besar. Salah satu yang paling terkenal adalah sagu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sagu memiliki potensi besar sebagai sumber pangan yang adaptif terhadap kondisi lingkungan Papua sekaligus mampu mendukung ketahanan pangan daerah. Bahkan sebagian besar cadangan sagu dunia berada di wilayah Papua dan Maluku. Namun, konsumsi pangan lokal seperti sagu terus mengalami penurunan seiring meningkatnya ketergantungan terhadap beras sebagai pangan utama.

Di sinilah persoalan politik pembangunan mulai terlihat. Kebijakan pangan nasional cenderung berorientasi pada peningkatan produksi komoditas tertentu, terutama beras, yang dianggap sebagai indikator keberhasilan ketahanan pangan. Akibatnya, keberadaan sistem pangan lokal sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, pangan lokal memiliki nilai budaya, ekologis, dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat setempat.