Filsafat Hukum di Era Kecerdasan Buatan: Antara Etika, Otonomi, dan Keadilan Digital
- account_circle Ochin
- calendar_month Sel, 30 Sep 2025
Lebih lanjut, filsafat hukum juga perlu merefleksikan ulang konsep otonomi manusia dalam konteks interaksi dengan sistem AI. Di satu sisi, AI dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan objektivitas hukum. Namun di sisi lain, ketergantungan pada AI bisa mengikis peran manusia sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab etis. Hal ini menimbulkan pertanyaan filosofis: sejauh mana kita bisa menyerahkan keputusan hukum kepada entitas non-manusia? Apakah hukum masih dapat dianggap sah jika keputusan penting dalam hidup seseorang—seperti vonis pidana atau hak asasi—ditentukan oleh algoritma?
Keadilan digital juga menjadi konsep baru yang kini masuk dalam diskursus filsafat hukum kontemporer. Keadilan tidak lagi hanya soal distribusi hak dan kewajiban secara merata di dunia fisik, tetapi juga bagaimana individu diperlakukan secara adil di ruang digital. Ini mencakup perlindungan data pribadi, akses terhadap teknologi hukum yang adil, serta hak untuk tidak diprofilkan secara diskriminatif oleh sistem AI.
Oleh karena itu, pembaruan paradigma dalam filsafat hukum menjadi penting. Kita tidak hanya membutuhkan hukum yang adaptif terhadap teknologi, tetapi juga filsafat hukum yang mampu memberikan landasan etis, normatif, dan kritis dalam menyikapi perubahan tersebut. Para filsuf hukum kini ditantang untuk tidak hanya berdebat soal hukum alam versus hukum positif, tetapi juga soal “hukum algoritmik” dan “etika mesin”.
Dengan demikian, filsafat hukum di era kecerdasan buatan tidak hanya menjadi lebih kompleks, tetapi juga lebih mendesak untuk dikembangkan sebagai fondasi kritis dalam menghadapi tantangan masa depan hukum dan masyarakat.(*)
- Penulis: Ochin
