Oleh : Rama Arjuna Putra
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
CDN.id, BABEL- Upah minimum merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak-hak pekerja, terutama bagi mereka yang berada di sektor formal. Secara prinsip, penetapan upah minimum bertujuan untuk menjamin agar pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Namun, pertanyaan yang kerap muncul adalah: apakah upah minimum benar-benar mampu menjamin kehidupan layak bagi para pekerja?
Ketimpangan Antara Upah Minimum dan Kebutuhan Hidup
Salah satu isu utama adalah kesenjangan antara kenaikan upah minimum dan lonjakan biaya hidup. Dalam banyak kasus, upah minimum yang ditetapkan pemerintah sering kali tidak mencerminkan kebutuhan riil pekerja di lapangan. Sebagai contoh, harga kebutuhan pokok, transportasi, pendidikan, dan kesehatan terus meningkat setiap tahun, sementara kenaikan upah minimum cenderung lebih lambat. Akibatnya, pekerja dengan pendapatan di level upah minimum sering kali terjebak dalam situasi sulit, bahkan harus berutang untuk menutupi kebutuhan dasar.
Tidak semua pekerja di Indonesia mendapatkan perlindungan upah minimum. Pekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil, pekerja lepas, dan buruh harian, sering kali menerima upah di bawah standar minimum. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin tajam.
Beragamnya standar hidup yang layak
Konsep (Kebutuhan Hidup Layak) KHL sendiri kerap diperdebatkan karena standarnya berbeda-beda di setiap daerah. Di kota besar seperti Jakarta, biaya hidup jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah-daerah kecil. Namun, formula penetapan upah minimum sering kali tidak memperhitungkan aspek-aspek ini secara mendalam. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pekerja yang tinggal di daerah dengan biaya hidup tinggi tetapi hanya menerima upah minimum yang sama dengan pekerja di daerah dengan biaya hidup rendah.
Solusi dan Harapan
Untuk memastikan upah minimum dapat menjamin kehidupan layak, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memperbarui metode penetapan upah minimum agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Kedua, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan upah minimum di berbagai sektor perlu diperkuat untuk mencegah pelanggaran oleh pengusaha. Ketiga, peningkatan akses terhadap fasilitas sosial, seperti subsidi perumahan, transportasi, dan pendidikan, dapat meringankan beban pekerja.
Penutup
Upah minimum merupakan kebijakan penting dalam melindungi hak-hak pekerja, tetapi efektivitasnya dalam menjamin kehidupan layak masih menjadi tantangan besar. Kesenjangan antara upah dan kebutuhan hidup yang terus meningkat menuntut adanya pembaruan kebijakan yang lebih adaptif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja. Dalam jangka panjang, solusi yang lebih komprehensif, seperti penguatan sistem perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja berkualitas, perlu menjadi prioritas. Dengan demikian, upah minimum tidak hanya menjadi angka simbolis, tetapi benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan keluarganya.
