Kebijakan Ketenagakerjaan di Sumatera Utara: Mengapa Angka Pengangguran Masih Tinggi di Padang Sidimpuan?

OLEH: SETTIANI SIHOMBING

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik UBB

CDN.id, BABEL- Sumatera Utara tengah merayakan penurunan angka pengangguran. Data Februari 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka provinsi ini turun menjadi 5,69 persen, bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 4,76 persen. Tapi, jangan terburu gembira. Di balik angka-angka gemilang itu, tersembunyi kisah kelam dari sejumlah daerah yang justru tertinggal—salah satunya Padang Sidimpuan.

Kota yang terletak strategis di jalur lintas Sumatera ini menyimpan ironi. Dengan 7.450 jiwa pengangguran dari 164.739 angkatan kerja, Padang Sidimpuan seperti kapal bocor yang perlahan tenggelam sementara kapal-kapal lain berlayar kencang. Pertanyaan mendasar pun muncul: mengapa sebuah kota dengan potensi besar justru gagal menciptakan lapangan kerja bagi warganya sendiri?

Ketika Modal Menang, Rakyat Kalah

Mari kita bicara jujur. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini diagung-agungkan ternyata tidak otomatis menyejahterakan rakyat kecil. Faktanya, model pembangunan yang diterapkan lebih menguntungkan mereka yang punya modal besar. Industri kelapa sawit dan pertambangan memang menyumbang pendapatan daerah yang fantastis, tapi berapa banyak warga lokal yang benar-benar merasakan manfaatnya?

Sektor-sektor andalan ini bersifat padat modal, bukan padat karya. Artinya, mereka butuh mesin dan teknologi canggih, bukan tenaga kerja dalam jumlah besar. Hasilnya? Angka PDRB naik, tapi pengangguran tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi hanya menjadi angka statistik yang jauh dari dapur rakyat kebanyakan.

Di Padang Sidimpuan, situasinya bahkan lebih rumit. Ekonomi kota ini bertumpu pada perdagangan dan jasa—dua sektor yang memang menyerap tenaga kerja, tapi dalam bentuk yang tidak stabil. Pedagang kaki lima, tukang ojek, warung makan pinggir jalan—mereka semua bekerja, tapi tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian penghasilan. Ini yang disebut setengah pengangguran, status abu-abu yang membuat statistik terlihat lebih baik dari kenyataan sesungguhnya.

Sekolah Tinggi, Kerja Rendah

Salah satu tragedi terbesar sistem pendidikan kita adalah menghasilkan lulusan yang tidak siap kerja. Setiap tahun, ribuan anak muda lulus dari SMA dan perguruan tinggi dengan ijazah di tangan, tapi tanpa keterampilan yang dibutuhkan industri. Mereka seperti diberi peta yang salah untuk mencari harta karun.

Sistem pendidikan vokasi yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi bagian dari masalah. Kurikulum disusun tanpa melibatkan dunia usaha, sehingga apa yang diajarkan di kelas tidak relevan dengan kebutuhan di lapangan. Balai Latihan Kerja yang ada pun lebih seperti formalitas—pelatihan singkat beberapa hari tanpa sertifikasi yang diakui perusahaan, apalagi jaminan penempatan kerja.

Akibatnya, terjadi kesenjangan keterampilan yang lebar. Perusahaan mengeluh sulit mencari tenaga kerja berkualitas, sementara di sisi lain, ribuan pencari kerja menganggur karena tidak memenuhi kualifikasi. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi kegagalan sistemik yang membutuhkan reformasi menyeluruh.

Investor Tak Mau Datang, Warga Terpaksa Pergi