Kebijakan Ketenagakerjaan di Sumatera Utara: Mengapa Angka Pengangguran Masih Tinggi di Padang Sidimpuan?
- account_circle Ochin
- calendar_month Sel, 4 Nov 2025
Bukan berarti tidak ada harapan. Medan, dengan segala masalahnya, berhasil menurunkan pengangguran dari 11,69 persen pada 2022 menjadi 9,88 persen pada 2024. Rahasianya? Revitalisasi pendidikan vokasi dengan melibatkan industri secara langsung, sehingga lulusan benar-benar siap kerja.
Sumatera Barat juga punya cerita sukses. Provinsi tetangga ini menurunkan pengangguran dari 6,67 persen pada 2021 menjadi 5,75 persen pada Agustus 2024. Kuncinya adalah investasi infrastruktur besar-besaran—Jalan Tol Riau-Sumbar—yang tidak hanya menyerap tenaga kerja saat pembangunan, tapi juga membuka akses pasar dan investasi baru.
Padang Sidimpuan bisa belajar dari mereka, tentu dengan penyesuaian konteks lokal. Yang dibutuhkan bukan meniru mentah-mentah, tapi mengadaptasi strategi yang terbukti berhasil.
Jalan Keluar: Berani Berubah atau Terus Terpuruk
Solusinya tidak sederhana, tapi juga tidak mustahil. Pertama, harus ada political will yang kuat untuk menjadikan pengentasan pengangguran sebagai prioritas utama, bukan sekadar basa-basi dalam pidato politik.
Kedua, bangun kawasan industri dengan insentif menarik. Fokus pada industri padat karya seperti pengolahan hasil pertanian, tekstil, atau kerajinan yang cocok dengan potensi lokal. Permudah perizinan, perbaiki infrastruktur, tawarkan keringanan pajak di tahun-tahun awal.
Ketiga, reformasi total sistem pendidikan vokasi. Libatkan industri sejak penyusunan kurikulum. Wajibkan magang minimal enam bulan. Pastikan setiap lulusan punya sertifikasi kompetensi yang diakui perusahaan. Tingkatkan fasilitas Balai Latihan Kerja hingga setara dengan pusat pelatihan nasional.
Keempat, berdayakan UMKM secara serius. Bukan hanya kasih kredit, tapi dampingi mereka dalam manajemen usaha, pemasaran digital, dan akses pasar. Bangun ekosistem kewirausahaan yang mendukung, termasuk inkubator bisnis untuk startup lokal.
Kelima, integrasikan semua program dalam satu sistem yang terkoordinasi. Satukan data ketenagakerjaan, sinkronkan kebijakan antar-dinas, evaluasi program secara berkala dengan indikator yang jelas dan terukur.
- Penulis: Ochin
