Kebijakan Ketenagakerjaan di Sumatera Utara: Mengapa Angka Pengangguran Masih Tinggi di Padang Sidimpuan?

Bandingkan Padang Sidimpuan dengan Medan. Ibu kota Sumatera Utara itu memang punya masalah pengangguran yang lebih tinggi—9,88 persen—tapi setidaknya Medan menarik investasi besar-besaran. Ada pabrik, ada kantor perusahaan multinasional, ada peluang. Di Padang Sidimpuan? Hampir tidak ada.

Investor enggan datang karena infrastruktur yang pas-pasan. Jalan berlubang, akses ke pelabuhan jauh, internet lambat—semua ini membuat biaya operasional membengkak. Ditambah lagi, Padang Sidimpuan tidak masuk dalam kawasan industri strategis provinsi. Program hilirisasi dan investasi besar lebih fokus ke daerah pesisir yang dianggap lebih menguntungkan.

Konsekuensinya, tenaga kerja terampil memilih meninggalkan kota. Mereka migrasi ke Medan, Pekanbaru, bahkan Jakarta, mencari peluang yang tidak mereka temukan di kampung halaman. Fenomena brain drain ini memperparah situasi—kota kehilangan aset terbaiknya, sementara yang tertinggal adalah mereka yang tidak punya pilihan.

Upah minimum di Padang Sidimpuan yang hanya berkisar Rp 2,5-2,8 juta, jauh di bawah Medan yang mencapai Rp 4,01 juta pada 2025, semakin mempercepat eksodus ini. Siapa yang mau bertahan dengan gaji kecil kalau di kota sebelah bisa dapat dua kali lipat?

Program Setengah Hati, Hasil Setengah Jalan

Pemerintah sebenarnya tidak diam. Berbagai program diluncurkan: Kredit Usaha Rakyat untuk UMKM, job fair berkala, pelatihan keterampilan. Tapi kenyataannya, program-program ini berjalan setengah hati dan menghasilkan dampak yang setengah jalan.

KUR yang seharusnya menolong pengusaha kecil ternyata sulit diakses. Persyaratannya rumit, sosialisasinya kurang, dan lembaga keuangan yang melayani terbatas. Job fair yang digelar pun sering jadi ajang seremonial—perusahaan yang datang sedikit, lowongan yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualifikasi pencari kerja lokal.

Yang lebih parah, koordinasi antar-lembaga sangat lemah. Dinas Tenaga Kerja jalan sendiri, Dinas Pendidikan jalan sendiri, BPMPTSP juga jalan sendiri. Tidak ada data terintegrasi, tidak ada perencanaan berbasis riset mendalam. Program-program menjadi sporadis, reaktif, dan tidak berkelanjutan.

Anggaran daerah yang terbatas memang menjadi kendala, tapi ini bukan alasan untuk tidak berbuat lebih baik. Prioritas anggaran yang salah—terlalu banyak untuk proyek fisik yang terlihat, terlalu sedikit untuk pembangunan kapasitas manusia yang tidak kasat mata—adalah pilihan politik yang keliru.

Luka Pandemi yang Belum Sembuh

Pandemi Covid-19 meninggalkan luka yang dalam. Sektor perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Padang Sidimpuan kolaps akibat pembatasan mobilitas. UMKM tutup atau mengurangi karyawan. Pariwisata dan jasa lumpuh total.

Dua tahun lebih sejak pandemi mereda, pemulihan ekonomi masih berjalan lambat. Banyak usaha yang tidak sanggup bangkit. Pekerja yang di-PHK sulit mencari pekerjaan baru karena lapangan kerja tidak bertambah. Generasi muda yang lulus di masa pandemi menjadi “lost generation”—kehilangan momentum masuk dunia kerja di waktu yang tepat.

Belajar dari yang Berhasil