Antara Infrastruktur dan Tata Kelola yang Buruk: Mengapa Krisis Banjir di Medan dan Deli Serdang Terus Berulang?
- account_circle Ochin
- calendar_month Rab, 5 Nov 2025
OLEH: LIA VERONIKA PURBA
Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik UBB
CDN.id, BABEL- Setiap musim hujan, cerita yang sama terulang. Air menggenangi rumah-rumah warga Medan dan Deli Serdang. Anak-anak tidak bisa sekolah. Orang dewasa tidak bisa bekerja. Bahkan pada November 2024 lalu, pemungutan suara Pilkada di puluhan TPS harus dibatalkan karena terendam banjir. Lebih tragis lagi, banjir bandang di Desa Martelu, Sibolangit, merenggut empat nyawa.
Pertanyaannya sederhana: kenapa ini terus terjadi?
Drainase Usang, Sungai Penuh Sampah
Medan dialiri sembilan sungai besar. Seharusnya cukup untuk mengalirkan air hujan. Tapi kenyataannya, sistem drainase kota kita sudah ketinggalan zaman. Saluran air tidak tersambung dengan baik ke sungai-sungai utama. Di Medan Marelan, genangan setinggi satu meter bisa terbentuk hanya dalam hitungan jam karena drainase tersumbat sampah dan tertutup bangunan liar.
Yang lebih mengejutkan, saat normalisasi sungai dilakukan, yang diangkat bukan pasir atau lumpur, tapi kursi dan meja yang dibuang warga. Ini bukan sepenuhnya salah pemerintah—kita sebagai warga juga punya andil.
Bendungan 1,76 Triliun yang Tak Ampuh
Bendungan Lau Simeme dibangun dengan dana hampir 2 triliun rupiah. Katanya, bendungan ini bisa mengurangi 60 persen beban banjir ke Medan. Tapi nyatanya? Banjir tetap terjadi. Pakar tata kota bahkan menyebut janji pengendali banjir dari bendungan itu cuma “ulok” (bualan).
Masalahnya bukan bendungannya jelek. Tapi pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan menyeluruh ya hasilnya begini. Bendungan megah di hulu tidak ada gunanya kalau sungai-sungai kecil di hilir tidak dibenahi, sampah masih menumpuk di mana-mana, dan tidak ada sistem peringatan dini yang jalan.
Koordinasi Cuma di Kertas
- Penulis: Ochin
