Urgensi Penguatan Hak Saham Minoritas di Indonesia
- account_circle Ochin
- calendar_month Sen, 5 Mei 2025
Namun, lagi-lagi dalam praktiknya, hak-hak tersebut sulit untuk diakses karena berbagai hambatan yang mereka hadapi, contohnya saja seperti biaya hukum yang tinggi, proses pengadilan yang lambat dan berbelit-belit, dan ketidakseimbangan informasi yang didapat antara para pemegang saham minoritas dan para pemegang saham mayoritas atau para pengendali perusahaan.
Fenomena ini tidak jarang terlihat dalam perusahaan publik, di mana pemegang saham mayoritas atau pemilik pengendali atas perusahaan berusaha untuk memanfaatkan struktur perusahaan yang digunakan mengalihkan aset, menyetujui transaksi afiliasi, serta mengambil keputusan sepihak dalam RUPS yang berpotensi merugikan banyak pemegang saham minoritas dan menguntungkan untuk para pemegang saham mayoritas. Meski terdapat kewajiban keterbukaan informasi di pasar modal, efektivitasnya sering kali terbentur pada lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang ada.
Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak hanya penting untuk menjaga keadilan internal perusahaan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi. Investor akan lebih percaya untuk menanamkan modal jika mereka yakin hak-haknya dihormati, terlepas dari besar kecilnya kepemilikan yang mereka miliki di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, reformasi yang diperlukan tidak hanya terbatas pada revisi peraturan, tetapi juga mencakup penguatan lembaga pengawas, peningkatan transparansi, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan ramah investor kecil.
Sudah saatnya sistem hukum kita berpihak secara nyata pada pemegang saham minoritas. Keseimbangan kekuasaan di dalam perusahaan harus dijaga agar prinsip-prinsip good corporate governance tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam struktur dan praktik sistem perusahaan.(*)
- Penulis: Ochin
