Ketika Beras Impor Mengancam Petani Lokal

OLEH: FHENDRY THYANDRA

Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Perikananan, dan Kelautan, Universitas Bangka Belitung

CDN.id, BABEL- Seorang petani di Karawang, yang telah menghabiskan dua dekade hidupnya membajak sawah dan menanam padi, setiap musim panen menyimpan satu harapan sederhana: harga gabah yang cukup untuk melunasi utang pupuk dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Namun harapan itu, musim demi musim, seolah selalu datang terlambat. Saat butir-butir padi mulai menguning, di pelabuhan-pelabuhan besar justru sedang berlabuh kapal-kapal pengangkut ratusan ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam. Di sinilah letak ironi terdalam dari sistem pangan yang kita bangun bersama: para pemilik laporan resmi menyebut angka-angka ketahanan pangan dengan bangga, sementara di ladang-ladang, para petani menghitung kerugian dengan diam.

Catatan statistik tahun 2024 mengungkap kontradiksi yang sulit diabaikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa volume impor beras Indonesia sepanjang tahun itu menembus angka 4,52 juta ton — rekor tertinggi dalam sejarah modern perberasan nasional. Thailand tercatat sebagai negara pemasok terbesar dengan kontribusi 1,36 juta ton atau setara 30 persen dari total impor. Angka ini jauh melampaui volume impor pada 2020 yang hanya berkisar 356 ribu ton. Loncatan tajam ini bukan sekadar fluktuasi biasa; ia adalah cerminan dari kerapuhan struktural yang selama ini luput dari penanganan serius.

Pemerintah menyodorkan argumen bahwa lonjakan impor tersebut merupakan respons yang tak bisa dihindari. El Niño yang melanda Indonesia pada rentang 2023–2024 memang berdampak nyata: produksi padi nasional menyusut sekitar 760 ribu ton akibat kekeringan panjang yang menghantam Jawa dan Sulawesi Selatan, dua wilayah yang selama ini menjadi tulang punggung produksi beras nasional. Dalam logika kebijakan jangka pendek, membuka keran impor memang tampak sebagai jalan keluar yang masuk akal — untuk menjaga stok tetap aman dan harga di pasar tidak bergejolak. Tetapi logika darurat itu tidak cukup menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah impor memang selalu menjadi satu-satunya jalan? Dan lebih penting lagi — siapa yang sesungguhnya menanggung seluruh beban dari pilihan kebijakan ini?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak sulit dicari. Di balik besarnya angka impor, tersimpan kisah duka jutaan keluarga petani padi di seluruh penjuru negeri. Logika pasar bekerja sederhana namun kejam: masuknya beras impor dengan harga lebih rendah menambah pasokan di pasar, menekan harga beras lokal, dan ujungnya mempersempit margin keuntungan petani yang menjual gabah hasil jerih payahnya. Mereka adalah pihak yang paling sedikit bersuara dalam setiap perdebatan kebijakan, namun paling besar merasakan dampaknya. Tidak ada ruang ber-AC yang menampung suara mereka, tidak ada akses ke lobi-lobi kementerian. Yang ada hanyalah sawah yang makin tidak menjanjikan, serta pilihan yang sama pahitnya: bertahan dengan kerugian, atau meninggalkan ladang menuju kota.

Temuan riset akademik mempertegas gambaran ini. Penelitian Kusumastuti dkk. yang dipublikasikan dalam Jurnal JINTAN (2024) mencatat bahwa sepanjang lima tahun terakhir, peningkatan volume impor beras terbukti menekan harga gabah di tingkat domestik secara signifikan, dengan dampak yang paling terasa dialami oleh keluarga-keluarga petani di sentra produksi seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Angka-angka dalam laporan itu bukan sekadar data abstrak — di baliknya ada anak petani yang urung melanjutkan sekolah, ada cicilan pupuk yang menggantung, ada semangat bertani yang perlahan padam. Kajian dalam Jurnal Ilmiah MEA (2025) pun memperkuat kesimpulan ini: meski impor mampu menjaga stabilitas harga konsumen dalam jangka pendek, ia secara sistematis menggerus posisi tawar petani dan mempererat ketergantungan Indonesia pada pasar pangan internasional. Petani tidak hanya kehilangan penghasilan; mereka kehilangan alasan untuk terus bertani.