Ketika Beras Impor Mengancam Petani Lokal

OLEH: FHENDRY THYANDRA

Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Perikananan, dan Kelautan, Universitas Bangka Belitung

CDN.id, BABEL- Bayangkan seorang petani di Karawang yang sudah bercocok tanam padi selama dua puluh tahun. Setiap musim panen, ia berharap harga gabahnya naik agar bisa membayar hutang pupuk dan menyekolahkan anaknya. Namun ketika musim panen tiba, harapan itu kembali kandas. Harga justru jatuh bukan karena hasil panen melimpah, melainkan karena di pelabuhan-pelabuhan besar, ratusan ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam sedang diturunkan dari kapal.

Di balik deretan angka ekspor dan klaim ketahanan pangan yang kerap menghiasi laporan resmi pemerintah, tersimpan sebuah paradoks yang nyaris luput dari perhatian publik. Itulah realitas yang terus berulang di balik kebijakan impor beras Indonesia, dan itulah ironi yang paling menyakitkan dari sistem pangan yang kita bangun bersama.

Tahun 2024 menjadi tahun yang mencatat sejarah kelam sekaligus penuh kontradiksi dalam sektor pangan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras Indonesia sepanjang 2024 mencapai 4,52 juta ton angka tertinggi dalam sejarah modern perberasan nasional.

Thailand menjadi pemasok terbesar dengan volume 1,36 juta ton atau sekitar 30 persen dari total impor. Angka ini melonjak drastis dibandingkan periode sebelumnya; pada 2020, impor beras hanya berada di angka 356 ribu ton. Lonjakan ini merupakan sinyal keras bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam fondasi kebijakan pangan kita selama ini.

Pemerintah berdalih bahwa lonjakan impor ini tak terhindarkan. Fenomena El Niño pada 2023–2024 memang menekan produksi padi nasional hingga berkurang sekitar 760 ribu ton. Kekeringan panjang menghantam sawah-sawah di Jawa dan Sulawesi Selatan, dua lumbung padi utama Indonesia. Dalam kondisi tersebut, impor diklaim sebagai langkah darurat untuk menjaga ketersediaan stok dan menstabilkan harga di tingkat konsumen.

Namun narasi darurat ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar: benarkah impor selalu menjadi satu-satunya pilihan? Dan yang paling penting — siapa sebetulnya yang paling menanggung beban dari kebijakan ini?

Di balik angka impor yang besar itu, tersembunyi penderitaan jutaan petani padi di seluruh nusantara. Secara logika sederhana pun sudah bisa dipahami: ketika pasokan beras meningkat akibat masuknya beras impor yang harganya lebih murah, maka harga beras lokal di pasar akan ikut tertekan.

Dan ketika harga beras turun, yang pertama merasakan akibatnya adalah petani yang menjual gabah hasil panennya. Mereka adalah kelompok yang paling diam dalam perdebatan kebijakan ini, namun justru merekalah yang paling keras menanggung dampaknya. Tidak ada ruang konferensi ber-AC tempat mereka menyuarakan keberatan, tidak ada lobi kementerian yang bisa mereka masuki. Yang ada hanya sawah yang makin tidak menguntungkan, dan pilihan pahit antara terus bertani dengan kerugian atau meninggalkan ladang untuk mencari kerja di kota.