Ketiadaan Sanksi Tegas, Pemerintah DKI Jakarta Gagal Kelola Retribusi PBG
- account_circle Ochin
- calendar_month Sel, 24 Des 2024

“Ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat, meskipun masih perlu perbaikan dalam aspek kebijakan dan penegakan hukum,” ungkapnya.
Ke depan, Awy merekomendasikan pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, termasuk pemberlakuan biaya bongkar yang efektif, serta memastikan kebijakan PBG lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan.
“Langkah strategis ini penting untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mendorong pembangunan yang lebih tertib dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
- Penulis: Ochin
