Ketahanan Pangan dan Konflik Lahan di Papua
- account_circle Ochin
- calendar_month Sab, 30 Mei 2026
Jika saya berada di posisi pemerintah, solusi yang menurut saya paling adil adalah tetap membangun ketahanan pangan tetapi dengan melibatkan masyarakat adat sebagai bagian utama, bukan sekadar penonton. Pemerintah seharusnya mendengar pendapat masyarakat Papua sejak awal, memberikan ruang negosiasi yang terbuka, dan memastikan bahwa masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Selain itu, pengembangan pangan tidak harus selalu dilakukan dengan pembukaan lahan besar-besaran. Pemerintah bisa memperkuat pertanian lokal, membantu petani kecil, memperbaiki distribusi pangan, dan memanfaatkan lahan yang sudah ada secara lebih efektif.
Pada akhirnya, ketahanan pangan memang penting bagi Indonesia, tetapi keadilan sosial juga tidak boleh diabaikan. Negara membutuhkan pangan, tetapi masyarakat Papua juga membutuhkan ruang hidup yang aman dan dihormati. Jangan sampai pembangunan dilakukan atas nama kepentingan nasional, tetapi justru membuat sebagian masyarakat merasa tersingkir di tanah mereka sendiri. Film Pesta Babi memperlihatkan bahwa konflik lahan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan kemanusiaan dan keadilan. Karena itu, pembangunan seharusnya tidak hanya mengejar angka produksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dan manusiawi.(*)
Daftar Referensi:
1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). Laporan Akhir Tahun Konflik Agraria Indonesia 2023.
2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2022). Food Estate: Solusi atau Bencana Baru?.
3. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Pertanian Indonesia 2024.
4. Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. (2026). Disutradarai oleh Dhandy Laksono dan Cypri Dale. Diproduksi oleh WatchDoc.
- Penulis: Ochin
