Manuara Siahaan menilai bahwa tindakan yang diambil oleh Satpol PP DKI Jakarta sudah tidak lagi bisa diterima.
“Kalau memang serius, reklame tersebut harus dibongkar habis sampai rata dengan tanah. Jangan hanya bekerja setengah-setengah. Ini akan menjadi masalah serius jika dibiarkan begitu saja,” ujar Manuara dengan tegas pada Selasa (17/12/2024).
Lebih lanjut, Manuara mengungkapkan kekhawatirannya terkait rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame di Jakarta yang mungkin disebabkan oleh adanya permainan di tingkat birokrasi.
Menurutnya, pajak retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah justru tidak optimal karena ada dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses perizinan dan pajak reklame ilegal.
“Penegakan hukum yang lemah dan kurang transparannya proses perizinan ini akan mengganggu keuangan daerah. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi di DKI Jakarta, terutama bagi ASN yang diduga terlibat dalam persoalan ini,” tambah Manuara.
