Kasatpol PP DKI Jakarta: Laporkan Oknum ASN yang Terlibat Reklame Ilegal
- account_circle Ochin
- calendar_month Sab, 21 Des 2024

Terkait hal tersebut, Manuara mendesak Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi segera mengambil langkah tegas untuk melakukan reformasi birokrasi agar masalah ini dapat diselesaikan secara tuntas.
Manuara bahkan menyebut, isu ini akan dibawa ke dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta agar ditemukan solusi konkret yang dapat menyelesaikan persoalan reklame ilegal dan memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum di daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 2 Tahun 2015 tentang Reklame, reklame ilegal yang tidak memiliki izin resmi atau yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa pembongkaran, denda administratif, hingga pencabutan izin. Selain itu, pengusaha reklame yang terlibat dalam praktik ilegal juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Untuk penegakannya, kata Manuara, Satpol PP DKI Jakarta memiliki wewenang untuk melakukan penertiban terhadap reklame yang melanggar. Tindakan tegas berupa pembongkaran reklame ilegal bisa dilakukan tanpa terkecuali, terutama bila ditemukan adanya indikasi keterlibatan oknum atau penyalahgunaan kewenangan oleh ASN dalam proses perizinan.(*)
- Penulis: Ochin
