Hilirisasi Kakao: Kemewahan Industri Di Atas Penderitaan Petani

OLEH: JEFFRY

Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Perikananan, dan Kelautan, Universitas Bangka Belitung

CDN.id, BABEL- Ada ironi besar yang tersembunyi di balik narasi keberhasilan hilirisasi pertanian Indonesia. Ketika pemerintah dengan bangga mengumumkan bahwa nilai ekspor kakao dan olahannya menembus US$ 2,62 miliar pada 2024 melonjak lebih dari 118 persen dibanding tahun sebelumnya (BPS, 2025).

Kenyataan di lapangan justru berbicara lain: para petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi masih terjebak dalam kemiskinan struktural yang tak kunjung terselesaikan. Hilirisasi kakao Indonesia adalah contoh sempurna kebijakan yang tampak sukses di permukaan, tetapi gagal total di tingkat akar rumput.

Angka ekspor yang memukau itu memang menggembirakan bagi korporasi dan laporan kinerja kementerian. Namun, siapa sebenarnya yang menggerakkan produksi kakao nasional? Menurut data Indonesia Investments (2024), lebih dari 99 persen produksi biji kakao nasional disumbang oleh petani kecil perkebunan rakyat yang mengelola lahan rata-rata di bawah dua hektare.

Ironinya, justru merekalah yang paling sedikit menikmati nilai tambah dari rantai hilirisasi yang diklaim berhasil itu. Berdasarkan data Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian, produksi kakao nasional pada 2024 hanya mencapai 617 ribu ton dari luas areal 1,37 juta hektare, turun dari 1,70 juta hektare pada 2015. Angka sementara 2025 bahkan tidak lebih menggembirakan, yakni hanya sekitar 616 ribu ton.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah tren penurunan produksi yang terus berlanjut. Estimasi terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut produksi biji kakao Indonesia bisa anjlok hingga hanya 200 ribu ton pada 2025 jauh di bawah kebutuhan industri pengolahan dalam negeri yang mencapai hampir 400.000 ton per tahun. Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menegaskan bahwa akar masalahnya ada pada produktivitas petani yang stagnan: rata-rata hanya 500-700 kilogram per hektare per tahun, padahal potensi agronomisnya bisa mencapai 2.000 kilogram per hektare. Artinya, ada potensi produksi ratusan ribu ton yang hilang setiap tahun bukan karena petani malas, melainkan karena mereka tidak pernah benar-benar didukung.

Akibat dari pengabaian sektor hulu ini pun tidak bisa lagi disembunyikan. Pada awal 2025, nilai impor kakao dan olahannya melonjak 119 persen secara bulanan dari 140 juta dolar AS pada Desember 2024 menjadi 304,4 juta dolar AS pada Januari 2025 sebagian besar berupa biji mentah dari Ekuador. Sepanjang 2024, Indonesia bahkan terpaksa mengimpor 157 ribu ton biji kakao, dengan 63 persen di antaranya adalah biji mentah. Negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia, mengimpor bahan baku untuk pabriknya sendiri. Fakta ini bukan sekadar ironi statistik ini adalah bukti nyata kegagalan kebijakan yang membiarkan hulu terus melemah sementara hilir dipaksa tumbuh.

Dampak dari krisis pasokan ini kini sudah menjalar hingga ke jantung industri itu sendiri. Kementerian Perindustrian mencatat sembilan industri pengolahan kakao nasional terpaksa menutup operasionalnya akibat kelangkaan bahan baku dan lonjakan harga biji kakao dunia. Padahal, kapasitas terpasang industri pengolahan kakao nasional mencapai 739.000 ton per tahun, tetapi realisasi produksinya hanya sekitar 422.000 ton kurang dari 60 persen kapasitas yang ada. Ironisnya, meski harga impor jauh lebih mahal, industri pengolahan tetap lebih memilih mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Data menunjukkan rata-rata harga biji kakao kering non-fermentasi dari petani lokal hanya sekitar Rp 70.000 per kilogram, sementara kakao fermentasi impor sempat melonjak hingga Rp 139.000 per kilogram pada September 2024. Jurang harga yang menganga ini adalah cermin dari ketimpangan sistemik, nilai dihisap dari tangan petani, lalu mengalir deras ke korporasi di tingkat hilir.

Di Sulawesi, yang selama ini dikenal sebagai jantung produksi kakao nasional dengan kontribusi sekitar 65 persen dari total produksi nasional, para petani kecil masih terjebak dalam siklus yang sama dari generasi ke generasi dengan menjual biji mentah atau setengah olah dengan harga rendah dan tidak menentu. Mereka tidak melakukan fermentasi dengan benar bukan karena tidak tahu manfaatnya, tetapi karena tidak memiliki waktu, fasilitas, maupun jaminan bahwa kualitas yang lebih baik akan menghasilkan harga yang lebih adil.

Desakan kebutuhan ekonomi sehari-hari memaksa mereka menjual hasil panen terburu-buru, kerap di bawah jeratan sistem ijon yang menyekik. Posisi tawar mereka nyaris nol, mereka selamanya menjadi price taker yang dikendalikan tengkulak, sementara pabrik di kota menikmati margin berlipat dari cocoa butter, cocoa powder, hingga cokelat siap konsumsi.

Di sisi hilir, ekspor kakao Indonesia memang meningkat signifikan dari sekitar US$ 1,1 miliar pada 2021 menjadi mendekati US$ 3,5 miliar pada 2025, dengan struktur yang telah bergeser dari biji mentah ke produk antara seperti cocoa butter dan cocoa powder.