Hadiri Paripurna Gubernur Hidayat Minta APBD Berjalan Optimal Demi Kesejahteraan Rakyat Babel

Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah sukses dengan model serupa, di mana waktu penyelesaian pailit rata-rata hanya 1-2 tahun, jauh lebih baik dari Indonesia yang bisa mencapai 5 tahun atau lebih. Tanpa reformasi segera, hukum kepailitan akan terus menjadi penghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, DPR, dan kalangan hukum harus berkolaborasi untuk menghidupkan […]

Prinsip itikad baik dalam kontrak merupakan prinsip fundamental yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian. Meskipun telah diakui secara luas, masih terdapat perbedaan signifikan dalam interpretasi dan penerapan prinsip ini di berbagai yurisdiksi hukum. Perbedaan tersebut meliputi cakupan penerapan, standar penilaian, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran prinsip itikad baik. Untuk memberikan kepastian […]

Aktivitas Pasar Kripto Indonesia Tetap Dinamis Di Indonesia, OJK mencatat nilai transaksi aset kripto mencapai Rp23,16 triliun pada Agustus 2026, meningkat 12,87% dibandingkan Juli yang tercatat sebesar Rp20,52 triliun. Jumlah akun konsumen pedagang aset keuangan digital mencapai 23,21 juta pada periode yang sama. Data tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan domestik yang tetap dinamis. Namun, peningkatan nilai […]

“Rekan-rekan di kelurahan jangan hanya mengurusi masalah kependudukan saja, tapi juga harus berperan aktif mengurusi masalah persampahan yang dimulai dari lingkungan terkecil seperti RT dan RW. Kita harap, masyarakat di Kabupaten Bangka ini dapat memilah sampah dengan baik sehingga dapat diolah dan dibuang pada tempat yang telah ditentukan. Semoga Kabupaten Bangka semakin bersih, masyarakatnya juga […]

Budi menambahkan, dukungan anggaran sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pun tidak lepas dari perhatian kepala daerah. Selain itu, terkait pelayanan informasi publik yang sifatnya pelaksanaan dari pemerintah pusat seperti penerapan SP4N LAPOR juga kian digencarkan. Tentunya ini untuk mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat menerima informasi dengan sebaik mungkin. (*)