Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

CDN.id, BABEL- Manusia termasuk makhluk sosial yang tidak mampu hidup dalam keterasingan, maksudnya manusia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan. Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan. Pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena dengan adanya pernikahan maka terbentuk ikatan secara resmi antara dua orang berjenis kelamin berbeda dalam ikatan suami istri yang menjadi satu keluarga. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mempunyai akibat-akibat. Hukum yang dapat terjadi. Pernikahan dapat dilihat menjadi dua sisi, pernikahan sebagai suatu perintah untuk dilakukan oleh agama, dan pernikahan sebagai jalan penyalur sexs yang sah oleh agama, Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan karena pernikahan tersebut memiliki pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, dan seluruh umat manusia. Dan hal tersebut dapat menghindarkan manusia dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, Islam telah mengatur masalah pernikahan dengan sangat hati-hati, dan detail untuk mengantarkan umat manusia kepada kehidupan, yang baik sesuai dengan kedudukan yang sangat terhormat di antara makhluk-makhluk lainnya.

Dispensasi perkawinan merupakan salah satu aspek perkawinan dimana pengadilan agama memiliki kewenangan mutlak. Alasan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena keinginan orang tua untuk mengawinkan anak yang masih di bawah umur. Untuk mendapatkan dispensasi perkawinan, pengadilan terlebih dahulu harus memberikan kuasa kepada pemohon, yang kemudian harus diajukan dengan sidang pengadilan. Mengenai pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah telah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Secara umum, PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan di pertimbangkan oleh Hakim, hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin, Hakim dalam hal mengabulkan dispensasi nikah merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan dispensasi nikah. Secara umum PERMA ini mengatur bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari persyaratan administratif, pemeriksaan permohonan, apa yang harus dilakukan dan diperiksa hakim serta kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi nikah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bapak Muh. Arief Ridha menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mengacu kepada PERMA NO 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dan terdapat adanya unsur darurat atau darurat perkawinan seperti hamil, adat, melakukan hubungan suami istri dan uang untuk melangsungkan perkawinan telah habis.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah

Di Pengadilan Agama dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Bapak Muh. Arief Ridha menjelaskan bahwa yang menjadi faktor maraknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama adalah faktor ekonomi, faktor putus sekolah, faktor pergaulan bebas dan faktor tingginya uang panai untuk menikah.

1. Faktor Ekonomi

Karena kondisi masyarakat yang kurang baik, para orang tua percaya  bahwa menikahkan anaknya adalah salah satu solusi untuk meringankan beban hidup Keluarga mereka, akibatnya pemohon (orang tua) tidak mampu lagi menghadapi beban hidup yang semakin berat. Alhasil, upaya terkahir orang tua yaitu menikahkan anaknya, meskipun peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan, maka dalam hal ini Pemohon meminta permohonan dispensasi njkah di pengadilan.

2. Faktor putus sekolah

Karena kurangnya pendidikan seorang anak cenderung melakukan kegiatan sosial ekonomi yang diwariskan tanpa adanya tanggung jawab. Akibatnya produktivitas kerjanya sangat rendah dan ia tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan Sehari-hari, sehingga pemohon mempunyai alasan untuk mengawinkan anaknya, karena tidak jarang seorang gadis menikah di usia muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda pernikahan karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk ekonomi dan mental anak itu sendiri.

3. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan anak yang sudah sangat meresahkan menjadi pertimbangan hakim Ketika mengambil keputusan. Soal kondisi anak pemohon tidak serta merta Dikabulkan namun hakim melihat bukti bahwa hubungan anak pemohon sangat memprihatinkan. Jika hal ini benar, maka disinilah peran hakim seperti halnya Hukum sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menjamin kenyamanan dan solusi Terbaik atas permasalahan yang muncul di masyarakat, karena jika tidak diantisipasi maka perbuatan anak akan menjadi gunjingan yang membuat anak dan orang tua merasa tertekan.

4. Faktor uang panai terlalu tinggi

Karena tingginya uang panai untuk menikah yang diminta oleh keluarga pihak wanita ke pihak keluarga laki-laki, sehingga pasangannya tidak mampu untuk memenuhinya maka timbul pemikiran-pemikiran negatif agar mereka dapat melangsungkan perkawinan, seperti melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan si wanita hamil, sehingga keluarga dari pihak perempuan akhirnya menerima pihak laki-laki untuk melamar anaknya dengan uang panai yang di mampukan oleh pihak laki-laki.