Apakah pemerintah bertanggung jawab atas pernikahan, terutama yang melibatkan orang yang belum cukup dewasa secara fisik dan mental? Bagaimana keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya bertanggung jawab untuk mencegah anak-anak dan remaja menikah terlalu dini? Pernikahan dini juga menjadi masalah lintas batas di dunia yang semakin terhubung. Karena tekanan ekonomi, sosial, dan politik yang ekstrim, praktik pernikahan dini sering meningkat di beberapa negara, terutama di daerah yang terkena dampak konflik atau krisis kemanusiaan.
Di tengah perdebatan tentang dispensasi nikah atau pernikahan dini, banyak pertanyaan yang kompleks timbul tentang hak asasi manusia, kesejahteraan individu, dan prinsip budaya. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, kita harus mempertimbangkan berbagai argumen yang muncul dari berbagai sudut pandang. Pertama-tama, perlu diingat bahwa pernikahan dini bukanlah fenomena global yang umum.
Faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, dan agama memengaruhi praktik pernikahan dini. Dalam beberapa masyarakat, pernikahan pada usia yang lebih muda dianggap sebagai norma budaya yang harus dihormati, tetapi di tempat lain, pernikahan dini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Salah satu argumen yang sering digunakan untuk mendukung dispensasi nikah adalah bahwa pernikahan dini dapat dianggap sebagai pilihan terbaik dalam beberapa situasi tertentu. Misalnya, pernikahan dini dapat dianggap sebagai cara untuk menjaga martabat orang yang terlibat dan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang belum lahir.
Namun, perlu diingat bahwa pernikahan dini juga membawa risiko, terutama bagi orang yang belum cukup dewasa secara fisik dan mental. Sebaliknya, banyak orang yang berpendapat bahwa dispensasi nikah tidak boleh dilakukan karena melanggar hak-hak anak-anak dan remaja, termasuk hak untuk pendidikan, perawatan medis, dan perkembangan yang sehat.
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan ketidaksetaraan gender, dan perempuan seringkali menjadi korban utama dari praktik ini. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa memberikan dispensasi nikah dapat memperpanjang siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender yang sudah ada.
Apakah pemerintah harus terlibat dalam pengaturan pernikahan, terutama ketika melibatkan orang yang belum cukup dewasa secara fisik maupun mental, adalah pertanyaan lain yang muncul.
Beberapa orang berpendapat bahwa pemerintah harus menjaga hak-hak anak-anak dan remaja, termasuk hak mereka untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan aman. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa peraturan yang terlalu ketat dapat melanggar hak-hak individu dan keluarga untuk mengikuti tradisi dan keyakinan mereka sendiri.
