“Kemarin yang menjadi sorotan layanan kesehatan pada hari-H tolong siagakan, Polda dan Korem juga siap mendukung, harapan kita semua proses lancar dan tidak terjadi apa-apa,” terangnya.
Terkait pemberian makan siang bergizi, ia mengatakan meskipun belum ada pendanaan dari pusat, namun ia menginginkan bagaimana di pemerintah daerah mensimulasikan apapun bentuknya, bagaimana sumbernya, bisa kreativitas melalui dana gotong royong, CSR, atau kerja sama dengan petani lokal, kemitraan dengan swasta dan UMKM.
Untuk penanganan inflasi daerah, dijelaskan Sugito, pergerakannya masih aman, tapi yang menjadi tugas adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mendorong daya beli masyarakat, karena memang paska permasalahan timah kemarin, kondisi daya beli masyarakat cukup terpengaruh.
“Mengenai penyelesaian PPPK dan PHL menjadi PR kita. Persoalan PPPK dan honorer harus hati-hati menyikapinya, tahun 2025 tolong untuk belanja yang sifatnya masih bisa ditangguhkan, jangan seolah diprioritaskan, misal belanja kendaraan dinas. Skema yang diperlukan tolong dilihat kembali. Kita pastikan tidak akan melakukan PHK, kita lakukan skema agar bisa terkendali,” terangnya.
Berdasarkan diskusi yang dilakukan pada rakor ini, dihasilkan beberapat kesepakatan bersama yang kemudian di tandatangani oleh Pj. Gubernur Kep. Babel dan Pj. Bupati/Walikota se-Kep. Babel dengan poin-poin sebagai berikut:
1. Mendukung Program Prioritas Presiden RI dengan melakukan sinkronisasi RPJMN dan program nasional dengan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota;
2. Mendukung Mandala pengembangan ekonomi biru dan quality tourism sebagai tema pembangunan kewilayahan Kepulauan Bangka Belitung;
3. Meningkatkan Sinergi program makan siang bergizi gratis sesuai kewenangannya;
4. Mendukung program percepatan akses hunian layak huni dan penanganan kawasan kumuh;
5. Secara bersama-sama berupaya mengendalikan inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
