Perkuat Tata Kelola Pertimahan Nasional PT Timah Tbk Minta Dukungan Komisi XII DPR RI
- account_circle Ochin
- calendar_month Kam, 13 Nov 2025

“Salah satu yang jadi perhatian terkait formula dalam perhitungan HPM. Kami minta Dirjen Minerba untuk membuat formula HPM Timah,” katanya.
Bambang berharap Kementerian ESDM dapat menyelesaikan HPM Komoditas timah ini pada akhir tahun ini dan bisa mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026 nanti.
Kita punya target pada 1 Januari 2026 HPM sudah baku. Sehingga bentuk negara ini hadir mengatur tata kelola pertimahan.
Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi XII DPR RI juga menyampaikan masukan terkait perbaikan tata kelola pertimahan nasional. Sehingga timah yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan pengelolaan lingkungan. (*)
Sumber: www.pttimah.com
- Penulis: Ochin
