Perkuat Tata Kelola Pertimahan Nasional PT Timah Tbk Minta Dukungan Komisi XII DPR RI
- account_circle Ochin
- calendar_month Kam, 13 Nov 2025
Pertama, ?Penerbitan peraturan turunan yang memberikan kewenangan lebih kuat pada BUMN (PT Timah) dan aparat untuk menindak tambang timah ilegal dan mengatur semua penambangan timah yang diambil dari kegiatan penambangan ilegal di IUP PT Timah agar dapat dikembalikan ke PT Timah Tbk melalui Regulasi yang memudahkan legalisasi dan memberi kompensasi yang adil kepada rakyat.
“Nah, ini untuk pengaturan bagaimana produksi biji kita agar menemukan titik stabil dan konsistensi, karena ini penting. Implikasinya terhadap permintaan dan pasokan global, bagaimana produksi PT Timah ini bisa dirasa punya konsistensi,” ujarnya.
Kedua, Percepatan Penerbitan PP turunan Undang-Undang Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola dan tata niaga pertimahan untuk mendukung penetapan timah sebagai strategi kritis mineral dan dukungan terhadap hilirisasi pertimahan.
Ketiga, pembinaan dan legalisasi aktivitas penambangan rakyat di dalam IUP PT Timah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melalui pola kerja sama dengan koperasi.
Selain itu, Ilhamsyah juga meminta dukungan terkait kepastian regulasi yang jelas dan transparan dalam hal dasar pelaksana reklamasi & pascatambang perihal bagaimana bentuk pertanggungjawaban perbaikan lingkungannya pada IUP PT Timah Tbk yang terdampak PETI baik di luar kawasan maupun di dalam kawasan hutan dan dukungan koordinasi antar Kementerian & Lembaga terkait penyederhanaan dan percepatan perizinan.
“Dari sisi pengamanan sudah banyak pembenahan dan harga referensi mineral kalau sudah diterapkan dan didorong serta dilaksanakan di lapangan saya rasa gejolak isu keterlibatan sosial masyarakat penmabang rakyat harusnya bisa kita selesaikan dan menemukan titik stabil. Konsistensi produksi PT Timah TBk ini bisa kita tunjukakan dalam konteks global demand dan supply sehingga memberdayakan harga ini harus kita jaga agar pendapatan dan penerimaan negara lebih maksimal,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan ada beberapa persoalan yang dibahas terkait upaya perbaikan tata kelola timah secara nasional agar bisa berkelanjutan.
- Penulis: Ochin
