Perihal Konflik Lahan Membalong DPRD Babel Dukung Masyarakat Peroleh Haknya
- account_circle Ochin
- calendar_month Sab, 26 Jul 2025
“Penting untuk dicatat, dalam hal perusahaan tidak dapat menyediakan lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU), penyediaan kebun plasma dapat dilakukan di dalam HGU atau melalui pola bagi hasil yang setara dengan 20% dari total skala usaha,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengutip ketentuan Pasal 12 ayat (2) Permentan No. 18/2021.
DPRD Provinsi Bangka Belitung menambahkan bahwa mereka telah menerima laporan awal mengenai persoalan ini dan segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Belitung, Pemerintah Daerah, serta pihak terkait lainnya untuk menelusuri legalitas HGU dan pemenuhan kewajiban plasma yang belum dipenuhi oleh PT. Foresta Lestari Dwikarya.
“Jika ditemukan adanya pelanggaran terkait kewajiban perusahaan, kami akan memastikan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. DPRD akan terus mengawal hak-hak rakyat, dengan tetap mengedepankan proses yang damai, konstitusional, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.(*)
- Penulis: Ochin
