Pemkot Pangkalpinang Serahkan LKPD Unaudited TA 2023 ke BPK RI Perwakilan Bangka Belitung

“Penilaian kampung bebas narkoba terlebih dahulu di cek lingkungannya yang meliputi sarana dan prasaranaprasarana,  administrasi pendukung lainnya termasuk masyarakat sekitar yang mendukung bebas lingkungan dari narkoba,” jelas Iptu Budi Prasetyo. “Dengan dilaksanakan penilaian ini diharapkan giat program yang telah dicanangkan untuk kedepan berjalan sesuai dengan harapan di masyarakat dan hasilnya dapat dirasakah oleh masyarakat,” tandasnya.

Pada praktiknya tidak jarang ditemukan masih banyak aturan yang tumpang tindih dalam penerapannya, sebagaimana kita tahu di Indonesia mengenal adanya hierarki Peraturan Perundang- undangan, dimana aturan yang dibawah tidak boleh melebihi aturan yang diatas dan peraturan yang dibawah tidak dapat mengubah, mengesampingkan ketetentuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dikhawatirkan apabila hal ini terjadi maka […]

Dengan kehadiran Mobil Sehat PT Timah, dirinya juga juga lebih mudah dan dekat untuk berobat, serta mendapatkan obat-obatan secara gratis. Senada, Abeng (68) warga Teluk Kecil Desa Gemuruh, mengatakan ini merupakan kedua kalinya Ia mendapatkan pelayanan kesehatan di Mobil Sehat PT Timah. “Selain pelayanan yang bagus obatnya juga bagus dan cocok sehingga keluhan kesehatan yang […]

Hal senada juga disampaikan PJ Gubernur Bangka Belitung, Suganda Pasaribu Pandapotan mengharapkan Perhimpunan INTI bisa hadir bersama pemerintah sesuai dengan visinya yaitu menjadi organisasi yang maju, modern, bercitra internasional, berorientasi pada kebangsaan Indonesia, menghargai hak asasi manusia, egaliter, pluralis, inklusif, demokratis, dan transparan. Suganda menambahkan, tentunya Perhimpunan INTI berperan aktif dalam dinamika proses pembangunan bangsa […]

“Ada beberapa perbaikan syarat yang belum benar, misalnya foto berbayang, ijasah legalisir, akta atau hal lainnya karena memang foto juga nanti akan digunakan dalam surat suara. Sampai tanggal 8 ini pokoknya harus sudah selesai semua,” ungkapnya . Ia mengatakan setelah diperbaiki, maka akan dilanjutkan ke tahap uji publik pada 14-21 September 2024 mendatang.

 Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak kasus permasalahan terhadap pemenuhan hak karyawan atau pekerja yang tidak terpenuhi. Salah satunya terkait kompensasi pesangon yang tidak dibayarkan, tak jarang kita lihat atau mungkin pernah kita alami. Sedangkan sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2023 dalam pasal 156 ayat (1) yang berbunyi; Dalam hal terjadi pemutusan […]