Pemkot Pangkalpinang Perkuat Tata Kelola Perizinan Daerah yang Transparan dan Bebas Pungli
- account_circle Ochin
- calendar_month Sel, 6 Mei 2025

“Pemda harus segera menyelesaikan berbagai kendala dalam proses perizinan usaha maupun perizinan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan waktu, syarat, dan biaya. Fokusnya adalah memangkas birokrasi dan menutup celah praktik korupsi,” tegasnya.
Juhaini menyebutkan setidaknya terdapat delapan masalah utama yang harus segera dibenahi, antara lain: Tumpang tindih tata ruang, kurangnya integrasi sistem digital seperti OSS dan PBG, masih adanya kontak langsung (tatap muka) dalam proses perizinan.
“Solusinya adalah dengan pemetaan ulang regulasi yang menghambat SOP, penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP), serta optimalisasi peran APIP dalam mengawasi dan mencegah pungutan liar,” ungkapnya.
- Penulis: Ochin
