Pemerintah Daerah dan Janji Manis yang Tak Tuntas
- account_circle Ochin
- calendar_month Sab, 7 Jun 2025
Di sisi lain, tekanan ekonomi juga menjadi tantangan berat bagi banyak keluarga di Bangka. Ketergantungan terhadap sektor tambang timah menjadikan struktur ekonomi daerah sangat rentan. Ketika harga timah turun, banyak warga kehilangan pendapatan. Pemerintah daerah sering kali menjanjikan diversifikasi ekonomi, misalnya melalui sektor pariwisata, pertanian, atau UMKM, namun pelaksanaannya belum maksimal. Program pelatihan kerja atau bantuan usaha kecil sering kali tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, dan minim pendampingan. Akibatnya, warga kembali bergantung pada sektor tambang yang eksploitatif dan merusak lingkungan.
Pemerintah daerah di Bangka perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan dan program yang telah berjalan. Partisipasi publik harus diperluas, bukan hanya dalam bentuk formalitas musrenbang, tetapi melalui keterlibatan nyata warga dalam menentukan arah pembangunan.
Transparansi anggaran perlu ditingkatkan, dan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan menjadi hal yang mutlak. Program-program pembangunan harus berbasis data dan kebutuhan lokal, bukan sekadar meniru daerah lain atau mengikuti arus politik. Keadilan layanan publik adalah hak setiap warga negara, tidak peduli mereka tinggal di kota atau desa. Pemerintah daerah punya tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak-hak tersebut terpenuhi.
Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah Bangka berhenti menjanjikan hal-hal yang tidak bisa mereka wujudkan, dan mulai bekerja secara nyata, sistematis, dan transparan demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Karena janji hanya akan berarti jika diwujudkan. Dan pelayanan publik bukan soal pencitraan, tapi soal keadilan, keberpihakan, dan komitmen nyata pada rakyat.(*)
- Penulis: Ochin
