Pejabat DJBC Kembali Ditahan KPK, BCW: Deadline September Harus Jadi Momentum Evaluasi Serius Bea Cukai
- account_circle Ochin
- calendar_month 9 jam yang lalu
“BCW tidak ingin buru-buru mengatakan Bea Cukai harus bubar atau harus dipertahankan. Yang harus dijawab terlebih dahulu adalah: apakah institusi ini benar-benar sudah berbenah? Kalau dikatakan sudah membaik, buka indikator dan datanya kepada publik.”
Menurut BCW, kasus korupsi yang kembali melibatkan pejabat DJBC tidak serta-merta dapat digunakan untuk menghakimi seluruh pegawai Bea Cukai. Namun kasus berulang merupakan alarm bahwa reformasi integritas dan sistem pengawasan internal harus diuji lebih dalam.
Apalagi, pada 11 Agustus 2026, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menyatakan hasil pembenahan institusinya mulai terlihat, antara lain melalui peningkatan penindakan terhadap barang ilegal. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks tenggat pembenahan hingga September 2026.
“Kita jangan mengukur keberhasilan reformasi hanya dari berapa banyak barang ilegal yang ditangkap. Pertanyaannya juga harus dibalik: mengapa pelanggaran masih terjadi, apakah ada keterlibatan orang dalam, apakah sistem pengawasan sudah mampu mencegah permainan, dan apakah pelaku yang lebih besar sudah tersentuh?” kata Eko.
BCW: September Jangan Sekadar Deadline Politik
BCW meminta Kementerian Keuangan menjadikan September sebagai momentum membuka hasil evaluasi reformasi DJBC kepada publik.
Setidaknya evaluasi tersebut perlu menjawab efektivitas pengawasan impor-ekspor, pemberantasan penyelundupan, integritas SDM, pencegahan korupsi, pengawasan under-invoicing, peredaran barang kena cukai ilegal, digitalisasi pengawasan, pelayanan kepada masyarakat serta kontribusi DJBC terhadap penerimaan negara.
“September jangan hanya menjadi deadline politik yang kemudian lewat begitu saja. Harus ada rapor yang dapat diperiksa publik: apa yang sudah berubah, apa yang belum berubah, apa yang gagal dan apa langkah koreksinya,” tegas Eko.
- Penulis: Ochin
