Krisis Lingkungan Bangka: Lemahnya Hukum di Tengah Tekanan Ekonomi
- account_circle Ochin
- calendar_month Sab, 7 Jun 2025
Meskipun Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum untuk melindungi lingkungan—seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai peraturan daerah, namun kenyataannya hukum ini tidak cukup kuat menghadapi praktik tambang ilegal yang terorganisir.
Aparat penegak hukum sering kali hanya melakukan razia sesekali yang bersifat simbolik. Bahkan, dalam beberapa kasus, terungkap adanya oknum yang justru terlibat atau melindungi aktivitas tambang ilegal. Penindakan terhadap pelanggaran lebih sering menyasar pekerja tambang kecil atau masyarakat, sementara aktor-aktor besar di balik praktik ini seperti pemodal, penadah, dan jaringan distribusi timah ilegal jarang tersentuh. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum dan lemahnya akuntabilitas aparat.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini pemerintah baik pusat maupun daerah, harus hadir secara lebih serius dan menyeluruh. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan menyentuh seluruh rantai praktik tambang illegal. Bukan hanya pelaku lapangan, tetapi juga aktor ekonomi yang berada di balik layar.
- Penulis: Ochin
