Meski demikian, Harry berharap ke depan semakin banyak lagi badan publik yang menjadi peserta E-Monev.
Bahkan, Harry menargetkan pada tahun 2025, badan publik seperti lembaga-lembaga filantropi, Non-Government Organization (NGO) yang memperoleh anggaran dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan pendanaan dari asing dapat menjadi peserta E-Monev.
“Kita ingin itu semua nanti di tahun depan sudah mulai jadi peserta E-Monev,” imbuh Harry.
Karena itu, Harry berharap Pemprov DKI Jakarta dapat mendukung tercapainya target dan kinerja KI DKI Jakarta. Dukungan dapat dilakukan dengan adanya peningkatan anggaran serta penambahan jumlah SDM.
“Tentu dengan SDM yang terbatas saat ini, kami kesulitan untuk bisa menjangkau seluruh badan publik di Jakarta menjadi peserta E-Monev. Karena itu, kami harap Pemprov memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kerja-kerja di Komisi Informasi DKI Jakarta,” pungkas Harry.(®)
