4.Penegakan Upah Minimum:
Pemerintah daerah harus lebih tegas dalam memastikan bahwa seluruh sektor mematuhi standar UMR. Sanksi tegas harus diberikan kepada perusahaan yang melanggar aturan ini.
5.Penguatan Serikat Pekerja:
Serikat pekerja harus didorong untuk berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Mereka bisa menjadi jembatan antara pekerja dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan konflik.
6.Peningkatan Pengawasan:
Dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik ketenagakerjaan, termasuk pemberian jaminan sosial dan keselamatan kerja.
Sehingga Ketimpangan upah dan lemahnya perlindungan hukum pekerja di Bangka Induk tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dengan memperkuat regulasi, pengawasan, dan kesadaran semua pihak, diharapkan pekerja di Bangka Induk dapat menikmati hak-haknya secara adil dan layak, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih baik, demi meningkatkan kesejahteraan dan martabat pekerja.
