India Siapkan Rp5,39 Triliun untuk Perkuat Industri Pengolahan Mineral Kritis

CDN.ID, JAKARTA – Pemerintah India menyetujui alokasi anggaran sebesar 2.814 crore rupee atau sekitar Rp5,39 triliun untuk memperkuat industri pengolahan mineral kritis dalam negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya India mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan mineral olahan sekaligus membangun rantai pasok yang lebih mandiri untuk mendukung industri teknologi masa depan.

Persetujuan tersebut diberikan oleh Kabinet Uni India yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi pada Rabu (4/11/2026) melalui program bertajuk Capex Support Scheme to Promote Critical Mineral Processing. Program ini akan berlangsung selama lima tahun, mulai tahun fiskal 2026–2027 hingga 2030–2031.

Melalui skema tersebut, pemerintah akan memberikan dukungan belanja modal berupa subsidi sebesar 30 persen dari investasi yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan empat fasilitas pengolahan mineral kritis. Fasilitas tersebut terdiri atas dua pabrik pengolahan litium dan dua pabrik pengolahan nikel.

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan mineral di dalam negeri, menciptakan nilai tambah industri, serta memperkuat ketahanan rantai pasok India di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi, elektronik, hingga sektor pertahanan.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun media sosial X, Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan bahwa India tidak seharusnya terus bergantung pada negara lain untuk mengolah mineral penting yang menjadi fondasi teknologi masa depan.

Empat Fasilitas Pengolahan Mineral Akan Dibangun

Salah satu fokus utama program ini adalah meningkatkan kapasitas pengolahan litium dan nikel menjadi senyawa dengan tingkat kemurnian tinggi (high-purity compounds). Kedua mineral tersebut memiliki peran penting dalam berbagai industri strategis, terutama produksi baterai dan teknologi energi bersih.

Berdasarkan skema yang disetujui, pemerintah India menargetkan pembangunan dua fasilitas pengolahan litium dengan kapasitas minimum masing-masing 30.000 ton serta dua fasilitas pengolahan nikel dengan kapasitas minimum masing-masing 50.000 ton.

Untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut, pemerintah menyediakan batas maksimal bantuan modal sebesar 500 crore rupee atau sekitar Rp957,8 miliar untuk setiap penerima manfaat di sektor pengolahan litium. Sementara itu, penerima manfaat di sektor pengolahan nikel dapat memperoleh dukungan hingga 900 crore rupee atau sekitar Rp1,72 triliun.