Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » COD Layak Atau Tidak Dipertahankan Mengingat Dampaknya Terhadap Hak Pedagang

COD Layak Atau Tidak Dipertahankan Mengingat Dampaknya Terhadap Hak Pedagang

  • account_circle Ochin
  • calendar_month Kam, 19 Sep 2024

Dengan adanya kekurangan yang dimiliki fitur COD tersebut, apakah penjual memiliki perlindungan hukum. Penjual dalam hal COD memiliki keamanan yang dilindungi oleh undang-undang yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1514 yang berbunyi “Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan”.

Dilihat dari pasal tersebut ditegaskan bahwa kewajiban pembeli adalah membayar dan menerima pesanan yang telah disepakati dan haruslah dibayar ketika barang telah diserahkan. Pasal ini juga menegaskan bahwa ada perlindungan yang dimiliki oleh penjual yang nantinya dapat melindungi penjual apabila terjadi sesuatu diluar kesalahannya dan pihak penjual juga diberikan hak untuk menuntut apabila pembeli dinilai melakukan wanprestasi.

Lalu apakah sebenarnya pembeli dapat melakukan penolakan terhadap pesanan, dalam hal ini pembeli pun memiliki hak untuk menolak pesanan namun dengan cara yang sesuai sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik penjual ataupun pembeli itu sendiri. Cara yang dapat dilakukan oleh pembeli ketika barang telah sampai pembeli tetap harus membayar pesanan yang telah diserahkan kepadanya, apabila hal tersebut telah dilakukan langkah selanjutnya pembeli dapat melaporkan kepada pihak market place atau penjual untuk meminta tanggung jawab dan menindak lanjuti hal tersebut, langkah yang dilakukan dapat berupa penjual akan mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Setelah melihat adanya kekurangan dan kelebihan dari fitur COD ini, masihkan relevan apabila fitur ini digunakan. Fitur ini tetap relevan digunakan di zaman sekarang dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi risiko dalam penerapannya, baik pembeli dan penjual harus mengerti akan hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar fitur COD tetap dapat terus diterapkan dan menjadi pilihan yang menarik.(*)

  • Penulis: Ochin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lantik 30 Anggota DPRD Bateng 2024-2029, Algafry : Sinergitas dan Kolaborasi dalam Membangun Kabupaten Bangka Tengah

    Lantik 30 Anggota DPRD Bateng 2024-2029, Algafry : Sinergitas dan Kolaborasi dalam Membangun Kabupaten Bangka Tengah

    • calendar_month Rab, 18 Sep 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Seluruh rangkaian proses pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya. Lanjutnya, tentunya kita patut untuk berbangga Bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan tiga belas kali pemilihan umum yang berjalan […]

  • PT Timah Serahkan Mesin Tempel untuk Kelompok Nelayan di Dusun Tanah Merah

    PT Timah Serahkan Mesin Tempel untuk Kelompok Nelayan di Dusun Tanah Merah

    • calendar_month Ming, 2 Mar 2025
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    Selain itu, Herman Ketua RT 06 Dusun Tanah Merah juga mengaku senang melihat para nelayan di desanya terbantu dan berharap para nelayan semakin mudah untuk berlayar lebih jauh. “Alhamdulillah senang melihat para nelayan dibantu, nelayan jadi bisa berlayar ke tengah yang lebih jauh, kalau lebih jauh kan tangkapannya bisa lebih banyak dari sebelumnya,” ujarnya. PT […]

  • Jelang HUT Kota Sungailiat ke 258, Pemkab Bangka Gelar Rapim

    Jelang HUT Kota Sungailiat ke 258, Pemkab Bangka Gelar Rapim

    • calendar_month Rab, 13 Mar 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    Sementara, Sekda Bangka, Andi Hudirman berharap perayaan HUT ke-258 kota Sungailiat ini bisa didukung semua pihak, bulan hanya OPD. “Kita harap semua perusahaan di Pemkab Bangka bisa terlibat, bukan hanya dari Pemda saja, karena kita ingin acara ini lebih meriah dan masyarakat semua terhibur,” ucap Andi. Rapin ini turut dihadiri Sekda Bangka Drs. Andi Hudirman, […]

  • Pemkot dan Kejari Pangkalpinang Tandatangani MoU untuk Minimalkan Masalah Hukum

    Pemkot dan Kejari Pangkalpinang Tandatangani MoU untuk Minimalkan Masalah Hukum

    • calendar_month Sen, 15 Mei 2023
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengatakan tujuan dari MoU ini untuk membantu pihak Pemkot dari segi hukum. “Kegiatan MoU dilakukan untuk menjaga, mengantisipasi dan mencegah semakin maraknya masalah hukum perdata dan tata usaha negara, sehingga harus dilakukan pencegahan, MoU ini dapat menjadi payung hukum untuk melakukan permintaan jika ada permasalahan hukum sewaktu-waktu untuk kami […]

  • Pemkot Pangkalpinang Terima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Dari BPK RI Perwakilan Prov. Kep. Bangka Belitung

    Pemkot Pangkalpinang Terima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Dari BPK RI Perwakilan Prov. Kep. Bangka Belitung

    • calendar_month Kam, 18 Jan 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    Flora Anita mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan. “Pemeriksaan keuangan ini telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” pungkasnya. (5LW)

  • Ribuan Nelayan Demo di Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Ini Tuntutannya

    Ribuan Nelayan Demo di Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Ini Tuntutannya

    • calendar_month Rab, 2 Agu 2023
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    Adapun tuntutan dari para demonstran adalah sebagai berikut: 1. Menyampaikan kepada Presiden RI H. ir. Joko Widodo agar meninjau kembali Peraturan Pemerintah no 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang menyusahkan Nelayan 2. Menyampaikan kepada bapak Menteri Kementerian Perikanan dan Kelautan RI agar meninjau kembali Surat edaran nomor B.701/Men-KP/VI/2023 tentang migrasi perizinan usaha […]

expand_less