Wali Kota Surakarta dan Wali Kota Padang Sampaikan Usulan Perumahan kepada Menteri PKP, BP Tapera Sampaikan Perkembangan FLPP
- account_circle Vritimes
- calendar_month 1 jam yang lalu
CDN.id – JAKARTA, Melalui pertemuan ini, kedua pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan pembangunan yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat. BP Tapera turut menyampaikan data penyaluran FLPP sebagai gambaran perkembangan akses masyarakat terhadap rumah subsidi di tingkat nasional dan daerah.
JAKARTA, 4 November 2026 – Kebutuhan pembangunan perumahan di daerah membawa Wali Kota Surakarta Respati Achmad Arianto dan Wali Kota Padang Fadly Amran bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Kedua kepala daerah menyampaikan usulan pembangunan dan meminta dukungan pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan perumahan serta penataan kawasan di wilayah masing-masing. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut hadir dan menyampaikan perkembangan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Heru menyampaikan, realisasi FLPP nasional per 4 November 2026 pukul 15.00 WIB mencapai 199.429 unit rumah dengan nilai penyaluran Rp24,85 triliun. Di kawasan Solo Raya, data enam kabupaten mencatat penyaluran 4.113 unit dengan nilai Rp489,49 miliar. Enam wilayah tersebut ialah Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Angka ini belum mencakup Kota Surakarta. Sementara itu, realisasi FLPP Kota Padang mencapai 582 unit dengan nilai penyaluran Rp68,86 miliar. Penyaluran tersebut didukung delapan bank penyalur, empat asosiasi pengembang, 46 pengembang, dan 58 kawasan perumahan. “Capaian ini menunjukkan penyaluran FLPP telah menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk kawasan Solo Raya dan Kota Padang,” ujar Heru.
Respati membawa usulan penataan kawasan sungai dan peningkatan kualitas ruang publik dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp52,1 miliar. Ia berharap pemerintah pusat dapat berkolaborasi melalui APBN agar penataan kawasan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kami memohon kolaborasi melalui APBN untuk penataan kawasan sungai dan peningkatan kualitas kawasan publik,” ujar Respati.
- Penulis: Vritimes
