Tim Pansus DPRD Babel Sambangi Kantor Hukum Kementerian ESDM
- account_circle Ochin
- calendar_month Jum, 26 Apr 2024

“Berdasarkan aturan pada PP No. 43 Tahun 2021, yang tertuang dalam PP no.25 Tahun 2023, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para stakeholders dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pertambangan Indonesia,” jelasnya.
“Sesuai Pasal 19 ayat (4) bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi WUP yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi / kabupaten / kota atau zona pertambangan dalam rencana detail tata ruang kabupaten / kota,” tambah Julian.
Terkait masukan dari Kementerian ESDM untuk rancangan peraturan daerah (Ranperda) RTRW (produk hukum daerah yang dihasilkan oleh proses legislasi dan memuat ketentuan tata ruang yang sah secara hukum-®). Hal ini dijabarkannya agar dapat diselesaikan, seperti : jaminan berusaha izin pertambangan yang telah terbit, jaminan tata ruang untuk izin baru, tidak seluruh wilayah IUP akan ditambang dan penggambaran wilayah pertambangan dalam RTRW.
- Penulis: Ochin
