Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Tim Hukum AMIN Sampaikan 8 Fakta dalam Kesimpulan Sidang Pilpres, Salah Satunya Tidak Fair

Tim Hukum AMIN Sampaikan 8 Fakta dalam Kesimpulan Sidang Pilpres, Salah Satunya Tidak Fair

  • account_circle Ochin
  • calendar_month Rab, 17 Apr 2024

“Banyaknya laporan pelanggaran oleh paslon 02 yang disampaikan oleh pemohon maupun elemen masyarakat, tidak ditindaklanjuti secara fair dan profesional,” tulis Tim Hukum AMIN.

Ketiga, Tim Hukum AMIN menuding terjadi tindakan nepotisme menggunakan lembaga kepresidenan yang menguntungkan Prabowo-Gibran. Kubu Anies-Muhaimin juga mengutip bukti P-31 sampai P-36, serta pernyataan ahli otonomi daerah Djohermansyah Djohan dalam persidangan 1 April lalu.

Keempat, Tim Hukum Anies-Muhaimin mengatakan pengangkatan penjabat atau Pj. kepala daerah yang massif digunakan untuk mengarahkan pilihan ke Prabowo-Gibran. “Penunjukan penjabat kepala daerah terbukti tidak memenuhi standar yang ditentukan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 [vide bukti P-4] dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 [vide bukti P-38],” bunyi salah satu poin.

Kelima, tulis Tim Hukum AMIN, Pj. kepala daerah terbukti menggerakkan struktur di bawahnya untuk mengarahkan pilihan ke paslon 02 Prabowo-Gibran. Dalam bagian ini, Tim Hukum Anies-Muhaimin menyitir pengakuan salah satu kepala desa di Ngawi, Jawa Tengah yang diintimidasi untuk memilih paslon 02, serta keterangan sejumlah saksi fakta.

Keenam, Tim Hukum AMIN menyebut aparat negara terlibat untuk memenangkan dan mengarahkan pilihan ke Prabowo dan Gibran. “Presiden Joko Widodo secara sengaja menyalahgunakan fasilitas negara yang menyatakan dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) mengenai surveillance partai politik pada 16 September 2023 [vide bukti P-52],” tulis Tim Hukum Anies-Muhaimin.

  • Penulis: Ochin

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT Timah Serahkan Tali Asih untuk Penderita Tumor di Bangka Selatan

    PT Timah Serahkan Tali Asih untuk Penderita Tumor di Bangka Selatan

    • calendar_month Rab, 30 Okt 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Setelah ada bantuan dari PT Timah, kami langsung lakukan pengobatan di luar. Saat ini masih dirawat Inap di Rumah Sakit, sudah 11 hari. Untuk kondisinya saat ini masih naik turun, tidak stabil, dan bahkan hampir drop,” katanya. Menurut Rendi, berdasarkan penjelasan dokter penyakit yang dialami Ega terbilang langka dan jarang terjadi. Sehingga Ega harus melakukan […]

  • IKT Bersuara soal Revisi RZWP3K, Minta Kepastian IUP dan Perlindungan Mata Pencaharian Pekerja

    IKT Bersuara soal Revisi RZWP3K, Minta Kepastian IUP dan Perlindungan Mata Pencaharian Pekerja

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2026
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    Riki juga menyoroti pentingnya memberikan kepastian terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH yang telah memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan perizinan. Keberadaan wilayah IUP PT TIMAH merupakan hasil dari proses panjang yang harus dilalui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan pengusulan, kajian, pemenuhan persyaratan, hingga penerbitan izin oleh pemerintah. Menurutnya, perubahan terhadap IUP […]

  • Antisipasi Kecurangan SPBU Jelang Mudik Lebaran Unit Tipidter Polres Bangka Barat Lakukan Pengecekan

    Antisipasi Kecurangan SPBU Jelang Mudik Lebaran Unit Tipidter Polres Bangka Barat Lakukan Pengecekan

    • calendar_month Ming, 31 Mar 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Untuk SPBU di wilayah tersebut, belum kami temukan kecurangan takaran maupun BBM yang tercampur air. Selain itu, stok BBM di setiap SPBU juga aman,” terangnya. Pemeriksaan oleh Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bangka Barat merupakan langkah awal Polres Bangka Barat mengontrol semua SPBU di wilayah hukumnya. Menurut nya  pemeriksaan pompa bensin bakal digelar rutin nanti […]

  • DPRD Provinsi Kep. Babel Singgung Status Kepemilikan Pulau Tujuh

    DPRD Provinsi Kep. Babel Singgung Status Kepemilikan Pulau Tujuh

    • calendar_month Kam, 28 Sep 2023
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    Untuk itu beberapa hari lalu melalui rapat paripurna, DPRD telah membentuk pansus yang akan segera mengkaji dan membahas persoalan persoalan ini dengan seksama. Seperti halnya dengan status pulau tujuh politisi partai Golkar ini menegaskan DPRD bersama Pemprov Kep. Babel akan mengambil sikap. Karena menurutnya berdasarkan Undang-Undang bahwa gugusan Pulau Tujuh masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan […]

  • Bangunan Tanpa PBG di Daan Mogot Tetap Beroperasi Meski Disegel, Ketegasan Pemkot Jakbar Dipertanyakan

    Bangunan Tanpa PBG di Daan Mogot Tetap Beroperasi Meski Disegel, Ketegasan Pemkot Jakbar Dipertanyakan

    • calendar_month Sab, 20 Des 2025
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Penegakan Hukum dan Keadilan (LSM PPHK) Provinsi DKI Jakarta, Bung Awy Eziary, S.H., S.E., M.M., menyebut situasi ini sebagai cerminan persoalan yang telah mengakar di tingkat aparatur wilayah. “Pelanggaran seperti ini seolah sudah menjadi budaya. Peringatan dan sanksi tidak lagi diindahkan oleh pelaku pelanggaran karena aparatur tidak tegas. Akibatnya, […]

  • Pemkot Pangkalpinang Komitmen Dukung Keterbukaan Informasi Publik

    Pemkot Pangkalpinang Komitmen Dukung Keterbukaan Informasi Publik

    • calendar_month Sel, 5 Des 2023
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Selain itu telah terbit juga keputusan wali kota nomor 48 tahun 2022 tentang pembentukan tim koordinasi pengelolaan pelayanan informasi publik lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,” ujarnya. Rencana yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diantaranya pemasangan CCTV seluruh instansi di pemerintah kota yang akan terintegrasi dengan smart room center dan kepala OPD. Selain itu pembentukan aplikasi […]

expand_less