Sengketa Perdata Berujung Tersangka di Polresta Banyuwangi, Kapolri Perlu Turun Tangan
- account_circle Ochin
- calendar_month 13 jam yang lalu
CDN.id, JAKARTA- Penetapan Trijono Soegandhi sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Banyuwangi menuai sorotan. Pasalnya, perkara yang menjerat pemilik lahan tersebut dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan sengketa perdata yang hingga kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
Kasus ini berawal dari laporan PT Jagonya Ayam Indonesia (PT JAI) yang menjerat Trijono dengan Pasal 167 KUHP terkait dugaan memasuki pekarangan tanpa izin. Namun di sisi lain, objek yang dipersoalkan masih menjadi bagian dari transaksi jual beli yang belum tuntas pembayarannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Bahkan, sengketa wanprestasi atas transaksi tersebut saat ini sedang diperiksa dalam perkara Nomor 014/Pdt.G/2026/PN.Bw.
Kuasa hukum Trijono, Jonny Kristian Sirait, AMTr.U.,S.H., S.I.Kom., M.Th., C.Med. menilai penyidik telah mengabaikan prinsip hukum yang mengatur adanya hubungan prejudisial antara perkara perdata dan pidana. Ia merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa proses pidana seharusnya ditangguhkan apabila terdapat sengketa perdata yang belum berkekuatan hukum tetap.
“Pembayaran belum lunas, lalu klien kami dilaporkan dan dijadikan tersangka karena masuk ke pekarangan rumahnya sendiri. Ini jelas janggal,” ujarnya kepada pewarta Jumat (17/4/2026)
Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti cacat formil Error in persona dalam proses penyidikan, yakni kesalahan pencantuman identitas agama dalam surat penetapan tersangka. Kekeliruan tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakprofesionalan penyidik dalam memverifikasi data subjek hukum. “Ini merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia,” imbuh Jonny K Sirait.
- Penulis: Ochin
